JAKARTA - Spekulasi mengenai suksesi kepemimpinan di Iran menguat setelah upacara pemakaman Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei ditunda di tengah eskalasi perang dengan Amerika Serikat dan Israel.

Dikutip newsweek (4/03), penundaan seremoni tiga hari tersebut terjadi saat pertempuran memasuki hari kelima dan tekanan militer terhadap Teheran meningkat. Situasi ini memicu pertanyaan mengenai siapa yang akan menggantikan posisi tertinggi dalam struktur politik Republik Islam Iran.

Media Iran International, mengutip sumber anonim, melaporkan bahwa Majelis Ahli telah memilih putra Khamenei, Mojtaba Khamenei, sebagai Pemimpin Tertinggi berikutnya di bawah tekanan Garda Revolusi. Laporan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi.

Dua sumber Iran yang tidak disebutkan namanya juga mengatakan kepada Reuters bahwa Mojtaba masih hidup dan dipandang sebagai calon pengganti paling mungkin. Hingga kini, belum ada pengumuman resmi dari otoritas Iran terkait penunjukan tersebut.

Di tengah spekulasi itu, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyampaikan peringatan keras terhadap siapa pun yang akan menggantikan Khamenei. Ia menegaskan bahwa jika penerus tersebut melanjutkan rencana untuk menghancurkan Israel, mengancam dunia, dan menindas rakyat Iran, maka ia akan menjadi “an unequivocal target for elimination.”

Isu suksesi ini berkembang bersamaan dengan meningkatnya tekanan militer dari Amerika Serikat dan Israel, yang menyatakan tengah memperluas operasi dan membangun kendali udara penuh atas Iran dalam beberapa hari ke depan. Kondisi tersebut memperbesar ketidakpastian politik di Teheran, terutama terkait arah kepemimpinan pasca-Khamenei.

Mojtaba Khamenei lahir pada 1969 dan merupakan salah satu putra dari Ali Khamenei. Ia dikenal sebagai ulama Syiah yang memiliki kedekatan kuat dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), meski tidak pernah memegang jabatan publik formal di pemerintahan.

Dalam dua dekade terakhir, namanya kerap disebut memiliki pengaruh signifikan di lingkaran dalam kekuasaan Iran, terutama dalam urusan politik domestik dan keamanan. Sejumlah laporan media Barat dan oposisi Iran menudingnya berperan dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk saat gelombang protes pasca-pemilu 2009.

Meski demikian, pencalonannya sebagai pemimpin tertinggi berpotensi menuai kontroversi. Sistem Republik Islam Iran tidak secara eksplisit mengatur suksesi berbasis garis keturunan, sehingga jika Mojtaba benar-benar ditunjuk, langkah tersebut dapat memicu perdebatan internal mengenai legitimasi dan arah masa depan kepemimpinan Iran.(DH)