TEHERAN - Sejumlah negara Arab di kawasan Teluk Persia dilaporkan mulai kehabisan rudal pencegat untuk menangkis serangan rudal yang diluncurkan oleh Iran.

Negara-negara Teluk merujuk pada enam negara Arab yang membentuk Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), yang meliputi Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Dua pejabat regional mengatakan kepada CBS News bahwa persediaan sistem pertahanan udara mereka kini berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.

Seperti dikutip cbsnews, Pemerintah negara-negara tersebut telah meminta Amerika Serikat untuk mempercepat pengiriman pasokan baru.

Washington, disebut sedang membentuk satuan tugas khusus untuk mempercepat distribusi, namun prosesnya dinilai masih terlalu lambat dibanding kebutuhan di lapangan.

Situasi semakin rumit dengan ratusan drone yang juga diluncurkan Iran.

Para pejabat menduga serangan tersebut sengaja diarahkan ke negara-negara Arab untuk menekan mereka agar mendesak AS menghentikan perang.

Namun pada Rabu, Kepala Staf Gabungan AS Dan Caine menepis kekhawatiran terkait persediaan senjata.

Dalam konferensi pers di Pentagon, ia mengatakan bahwa stok amunisi presisi masih cukup untuk operasi pertahanan maupun serangan.

Gedung Putih juga menyampaikan bahwa serangan balistik balasan dari Iran telah menurun drastis.

Juru bicara Gedung Putih Anna Kelly mengatakan serangan tersebut turun sekitar 90 persen setelah operasi gabungan AS–Israel berhasil melemahkan kemampuan Iran untuk meluncurkan atau memproduksi rudal.

Sementara itu, Presiden Donald Trump disebut terus berkomunikasi dengan para mitra regional.

Kelly menilai serangan Iran terhadap negara tetangganya menunjukkan pentingnya langkah Trump untuk menghilangkan ancaman tersebut bagi AS dan sekutunya.

Meski demikian, sejumlah pejabat regional mengakui komunikasi diplomatik tidak berjalan optimal.

Hingga lebih dari setahun masa jabatannya, Trump belum menempatkan duta besar di beberapa negara penting seperti Lebanon, Jordan, dan Qatar.

Selain itu, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait juga belum memiliki perwakilan resmi presiden AS di dalam negeri dan masih mengandalkan pejabat sementara.

Calon duta besar untuk Kuwait, Amer Ghalib, sebelumnya menghadapi hambatan dalam proses konfirmasi setelah ditanya mengenai unggahan media sosial lama yang dianggap antisemit dan provokatif.

Di sisi lain, Dewan Keamanan Nasional dan Departemen Luar Negeri AS juga dilaporkan memiliki jumlah staf yang lebih sedikit dibanding pemerintahan sebelumnya, sehingga mempersempit jalur komunikasi diplomatik.

Utusan Trump seperti Steve Witkoff dan Jared Kushner juga tidak menangani urusan manajemen negara secara langsung.

Ketegangan regional juga meningkat setelah Kuwait dilaporkan menerima tembakan rudal dari wilayah Iraq, yang diduga diluncurkan oleh kelompok milisi ke area sipil.

Sementara itu, aparat keamanan di Qatar menangkap 10 orang yang diduga agen Iran karena dicurigai merencanakan serangan.

Ada pula kekhawatiran mengenai kemungkinan aktivitas sel tidur dan radikalisasi di kalangan komunitas Syiah di beberapa negara seperti Bahrain.

Para pejabat juga menyatakan kekhawatiran terhadap rencana masuknya pejuang Kurdi ke wilayah Iran.

Mereka menilai hal tersebut berpotensi memicu konflik sektarian baru serta meningkatkan ketegangan dengan Turkey, yang selama ini khawatir terhadap gerakan separatis Kurdi. (DK)