JAKARTA — Inggris dinilai menghadapi risiko lebih besar terhadap lonjakan inflasi akibat kenaikan harga energi yang dipicu konflik di Timur Tengah, bahkan ketika tekanan inflasi di negara tersebut sebelumnya mulai mereda.

Menurut laporan Reuters (8/3), kondisi tersebut terjadi ketika biaya pinjaman pemerintah Inggris melonjak lebih tinggi dibandingkan negara-negara Eropa lainnya maupun Amerika Serikat. Pada saat yang sama, investor juga mulai mengurangi ekspektasi bahwa Bank of England akan memangkas suku bunga pada tahun ini.

Lonjakan tekanan energi dipicu kenaikan tajam harga gas. Harga gas grosir di Inggris melonjak sekitar 70% dalam sepekan terakhir setelah pengiriman energi melalui Selat Hormuz terhenti dan Qatar, yang memasok sekitar seperlima gas alam cair (LNG) dunia, menghentikan produksinya.

Meski hanya sekitar 1% pasokan gas Inggris berasal dari Qatar, gangguan produksi tersebut tetap memicu lonjakan harga gas secara global. Hal ini berdampak besar bagi Inggris karena ketergantungannya terhadap gas masih cukup tinggi.

Sekitar 30% listrik Inggris berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar gas, jauh lebih tinggi dibandingkan Jerman yang sekitar 17% dan Prancis yang hanya sekitar 3%. Selain itu, gas juga digunakan untuk pemanas di lebih dari 70% rumah tangga di Inggris, sementara harga listrik di negara tersebut hampir selalu ditentukan oleh gas yang biayanya lebih mahal dibandingkan listrik dari sumber energi terbarukan.

Kerentanan Inggris terhadap guncangan energi juga diperparah oleh kapasitas penyimpanan gas yang terbatas. Fasilitas penyimpanan gas di Inggris hanya mampu menampung sekitar 12 hari kebutuhan permintaan, jauh lebih kecil dibandingkan Jerman yang memiliki kapasitas sekitar 90 hari dan Prancis yang lebih dari 100 hari.

Tidak seperti Uni Eropa, Inggris juga tidak memiliki target penyimpanan gas yang ditetapkan setelah krisis energi yang dipicu invasi penuh Rusia ke Ukraina pada 2022.

Salah satu fasilitas penyimpanan gas utama yang berada di lepas pantai Inggris utara dan dimiliki perusahaan utilitas Centrica menyumbang sekitar setengah dari total kapasitas penyimpanan gas negara tersebut. Namun operasional fasilitas itu dihentikan tahun lalu karena dianggap tidak lagi ekonomis untuk dijalankan. Centrica berharap pemerintah dapat memberikan dukungan agar fasilitas tersebut kembali layak beroperasi.

Meski harga gas melonjak, tagihan energi rumah tangga di Inggris belum langsung naik karena harga gas dibatasi oleh regulator energi Ofgem yang meninjau tarif setiap tiga bulan. Harga bahkan diperkirakan turun pada April setelah pemerintah memindahkan sebagian pungutan energi ke skema pajak umum.

Namun lonjakan harga energi saat ini berpotensi memengaruhi penetapan tarif berikutnya. Periode pengamatan Ofgem untuk menentukan batas harga energi yang berlaku selama tiga bulan mulai 1 Juli, berlangsung dari 18 Februari hingga 18 Mei, sehingga lonjakan harga yang terjadi saat ini akan ikut diperhitungkan. Sejumlah analis memperkirakan batas harga energi dapat naik sekitar 10%.

Di sisi lain, sebagian besar perusahaan diperkirakan telah melakukan lindung nilai atau hedging terhadap pasokan energi mereka, sehingga setidaknya memberikan perlindungan dalam jangka pendek terhadap lonjakan harga energi.

Namun, menurut Reuters (8/3), dampak terhadap inflasi utama kemungkinan sedikit lebih tinggi di kawasan zona euro dibandingkan Inggris karena bahan bakar dan utilitas memiliki porsi lebih kecil dalam keranjang inflasi Inggris.

Oxford Economics memperkirakan inflasi Inggris dapat naik sekitar 0,4 poin persentase jika gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz berlangsung hingga dua bulan, sementara kenaikan di zona euro diperkirakan mencapai sekitar 0,5 poin persentase.

Dampak jangka panjang dari guncangan inflasi berpotensi lebih bermasalah bagi Inggris. Inflasi di negara tersebut turun lebih lambat dibandingkan negara lain setelah sempat mencapai 11,1% pada 2022. Pada Januari, inflasi Inggris tercatat sebesar 3%, lebih tinggi dibandingkan inflasi zona euro yang berada di level 1,7%.

Selain itu, ekspektasi inflasi jangka panjang di kalangan masyarakat Inggris masih lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis Ukraina, sehingga meningkatkan risiko bahwa lonjakan harga energi saat ini dapat tertanam dalam kenaikan upah dan harga jika berlangsung dalam waktu lama.

Tekanan inflasi yang lebih tinggi juga berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi karena rumah tangga harus menghadapi kenaikan biaya hidup.

Masih terlalu dini untuk mengetahui langkah yang akan diambil pemerintah Inggris maupun Bank of England. Jika harga energi segera turun, kebutuhan intervensi kemungkinan terbatas. Namun jika lonjakan harga bertahan lebih lama, kedua lembaga tersebut dapat menghadapi tekanan kebijakan yang saling bertentangan.

Pemerintah Konservatif Inggris sebelumnya menghabiskan sekitar 44 miliar pound sterling atau sekitar US$58,6 miliar pada 2022 dan 2023 untuk meredam lonjakan harga energi akibat perang Ukraina bagi rumah tangga dan dunia usaha.

Program serupa berpotensi menyulitkan Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves untuk memenuhi target perbaikan keuangan publik, yang pada akhirnya dapat memicu kekhawatiran tambahan di pasar obligasi.

Sementara itu, Bank of England kemungkinan akan memperlambat rencana pemangkasan suku bunga sambil menunggu kepastian mengenai berapa lama lonjakan harga energi berlangsung. Investor saat ini menilai peluang pemangkasan suku bunga sebesar seperempat poin pada tahun ini hanya sekitar 50%, sementara pada pekan lalu pasar masih memperkirakan dua kali pemangkasan suku bunga pada 2026. (SA)