WASHINGTON - Sebuah laporan baru mengungkap bahwa ASML, perusahaan Belanda produsen mesin chip, dikabarkan menawarkan informasi tentang pelanggan China kepada Amerika Serikat.Tawaran ini muncul setelah perusahaan Belanda itu menjual lebih banyak mesin daripada yang disepakati, melanggar kesepakatan untuk membatasi penjualan mesin litografi cahaya ultraviolet ekstrem (EUV) dan deep ultraviolet (DUV) untuk produksi chip ke China.Menurut NL Times, pada Januari 2023 Belanda dan AS sepakat bahwa Belanda akan menghentikan ekspor mesin DUV ke China mulai September 2023, setelah sebelumnya mesin EUV sudah dilarang.Selain itu, ada semacam “gentlemen’s agreement” agar ASML hanya mengirim mesin yang sudah dikontrak, tanpa menambah penjualan baru.Namun, buku De belangrijkste machine ter wereld (“Mesin Terpenting di Dunia”) karya mantan jurnalis Bloomberg Diederik Baazil dan Cagan Koc menyebut bahwa CEO ASML Peter Wennink tetap menjual lebih banyak mesin selama periode itu, melanggar kesepakatan.Mantan PM Belanda, Mark Rutte, menegur bahwa ASML “memasuki wilayah berbahaya” dan pemerintah Belanda merasa dikhianati.Seperti dikutip tomshardware.com, Rutte juga menyebut AS diminta untuk memulihkan kepercayaan, dan hal ini dianggap demi kepentingan perusahaan.Selain membatasi penjualan, AS juga ingin mencegah ASML memberikan layanan pada mesin yang sudah dikirim ke China.Alih-alih melarang sepenuhnya, CEO ASML dikabarkan menawarkan agar layanan tetap berjalan, tapi para insinyurnya melaporkan aktivitas di perusahaan China.Karena pegawai ASML memiliki akses rutin ke pabrik dan bekerja langsung dengan insinyur China, mereka memiliki wawasan unik tentang operasi di balik layar.“ASML bisa menjadi mata dan telinga Washington di China,” tulis buku tersebut, mengutip pejabat senior AS.ASML membantah menawarkan hal ini, menyebutnya sebagai penggambaran tidak akurat dari penulis.Jika benar, langkah ini bisa merusak reputasi ASML. Meski memproduksi mesin litografi paling canggih, perusahaan tetap harus dipercaya oleh pelanggannya.Menawarkan data pelanggan ke pihak manapun, termasuk negara, berpotensi melanggar hukum privasi data dan merusak kepercayaan publik.Kasus ini juga mencerminkan kekhawatiran AS terhadap dominasi perusahaan China.Hukum Intelijen Nasional China 2017 mewajibkan institusi dan individu bekerja sama dengan badan intelijen China, yang kemungkinan menjadi salah satu alasan pelarangan Huawei pada 2019, bersama dengan perusahaan lain seperti DJI dan TP-Link yang juga menghadapi potensi sanksi. (DK)