JAKARTA – Ketegangan di kawasan Teluk masih menimbulkan kekhawatiran bagi para eksportir, terutama terkait praktik kapal yang melakukan 'dumping' kargo di berbagai pelabuhan yang tersedia, yang dinilai dapat merugikan bisnis mereka.

Dalam konteks pelayaran, dumping merujuk pada penurunan paksa muatan (offloading) di pelabuhan yang bukan merupakan tujuan awal pengiriman. Langkah ini biasanya dilakukan karena kapal tidak memungkinkan untuk kembali ke pelabuhan keberangkatan, mengingat jadwal pelayaran yang telah ditetapkan.

Di tengah tanda-tanda mulai meredanya hambatan logistik di kawasan Teluk Persia serta langkah pemerintah untuk merespons kekhawatiran pelaku usaha, eksportir India menyoroti kebijakan sejumlah perusahaan pelayaran yang menurunkan kargo di pelabuhan mana pun yang dapat menerima muatan.

Seperti dikutip dari Times of India, kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu rantai pasok sekaligus meningkatkan biaya logistik. Para eksportir dijadwalkan menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah pada Senin (10/3), menyusul langkah otoritas bea cukai dan kementerian pelayaran yang telah menyederhanakan sejumlah aturan.

Eksportir juga khawatir arus kargo yang kembali ke India dapat memicu penumpukan di pelabuhan dan mengganggu pengiriman barang menuju pasar utama seperti Amerika Serikat dan Eropa.

Direktur Jenderal Federation of Indian Export Organisations (FIEO) Ajay Sahai mengatakan langkah pemerintah untuk memfasilitasi kargo ekspor yang kembali merupakan kebijakan yang tepat dalam situasi saat ini. Namun, ia menekankan pentingnya pengelolaan yang efisien agar tidak memicu kemacetan di pelabuhan utama seperti Jawaharlal Nehru Port dan Mundra Port, yang menjadi jalur penting perdagangan India dengan Asia Barat.

Pada Minggu, otoritas bea cukai mengeluarkan pedoman kepada petugas lapangan terkait penanganan kapal yang kembali akibat gangguan di Selat Hormuz. Gangguan di jalur pelayaran strategis tersebut disebut telah menciptakan “situasi luar biasa” yang memengaruhi rute pengiriman utama dunia.

Pedoman tersebut mencakup kargo yang telah dimuat di kapal, baik yang masih berada di perairan teritorial India maupun yang terpaksa kembali ke pelabuhan asal. Pemerintah juga memberikan kelonggaran selama 15 hari, meski seluruh insentif ekspor seperti IGST dan drawback yang sebelumnya telah dibayarkan tetap harus ditagihkan kembali secara manual.

Selain itu, kementerian pelayaran meminta pelabuhan menurunkan biaya bagi barang yang tertahan. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (DGFT) turut memberikan keringanan bagi eksportir dengan memperpanjang masa kewajiban ekspor untuk sejumlah skema hingga 31 Agustus 2026 tanpa biaya tambahan.

Meski demikian, terdapat tanda-tanda aliran barang mulai membaik, meskipun sejumlah perusahaan pelayaran besar seperti Maersk dan MSC masih menghindari rute di Selat Hormuz karena tingginya risiko.

Sebagai solusi sementara, operator logistik DP World menawarkan jalur alternatif bagi kargo menuju Teluk Persia. Kontainer akan dialihkan ke pelabuhan Khor Fakkan atau Fujairah sebelum dipindahkan melalui jalur darat berstatus bonded menuju Pelabuhan Jebel Ali untuk proses bea cukai akhir.

Di sisi lain, beberapa perusahaan pelayaran disebut hanya bersedia mengangkut kontainer dengan tarif yang melonjak hingga 300%. Aktivitas bongkar muat juga masih terbatas karena sejumlah pelabuhan utama tidak menerima kargo, sehingga kontainer dialihkan ke pelabuhan terdekat yang masih beroperasi.

Saat ini, pergerakan kargo diperkirakan baru mencapai sekitar 25–30% dari kapasitas normal, dengan proses distribusi berjalan lambat akibat kemacetan di pelabuhan tujuan. (DK)