JAKARTA – Premi Credit Default Swap (CDS) Indonesia tenor lima tahun melonjak sekitar 36,9% dari 67,32 pada 5 Januari 2026 menjadi 92,18 pada 11 Maret 2026. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal Indonesia.

“Risiko fiskal menjadi faktor utama, meskipun potensi terjadinya penurunan peringkat utang (rating downgrade) dari lembaga pemeringkat global juga mulai membayangi persepsi investor,” kata seorang pengamat ekonomi.

CDS merupakan instrumen yang mencerminkan premi asuransi risiko gagal bayar, atau biaya perlindungan terhadap risiko gagal bayar utang suatu negara. Ketika CDS naik, pasar pada dasarnya menilai bahwa risiko kredit suatu negara meningkat.

Kenaikan premi CDS, kata dia, menunjukkan bahwa investor mulai mendiskon kemungkinan risiko di masa depan, khususnya terkait kekhawatiran lembaga pemeringkat seperti Moody's dan Fitch Ratings.

Sejumlah kekhawatiran yang sebelumnya disampaikan oleh lembaga pemeringkat tersebut, ketika menurunkan outlook dari stabil menjadi negatif, dinilai belum dijawab dengan langkah kebijakan yang konkret.

“Hingga kini, respons pemerintah lebih banyak berupa pernyataan bahwa defisit anggaran akan tetap dijaga di level 3% dari PDB,” ujarnya.

Namun bagi investor, pernyataan tersebut belum cukup menenangkan pasar. Pasalnya, terdapat rencana pembahasan revisi Undang-Undang Keuangan Negara, yang memunculkan kekhawatiran bahwa batas defisit 3% bisa saja diubah.

“Jika hal ini terjadi, disiplin fiskal yang selama ini menjadi salah satu jangkar stabilitas ekonomi Indonesia dapat dipertanyakan.”

Kekhawatiran investor juga diperkuat oleh kondisi APBN yang telah mengalami defisit selama dua bulan berturut-turut.

Ketika ditanya langkah konkret yang diharapkan investor, pengamat tersebut menilai pemerintah seharusnya segera mempertimbangkan revisi APBN.

“Seharusnya segera dilakukan. Tapi dengan kondisi pemerintahan yang baru, saya tidak tahu apakah bisa secepat seperti dulu,” ujarnya.

Di sisi lain, kenaikan harga minyak global berpotensi memperbesar tekanan terhadap subsidi energi, khususnya subsidi BBM. Jika harga minyak terus meningkat, beban fiskal pemerintah berpotensi bertambah signifikan.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan investor mengenai keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability) Indonesia dalam jangka menengah. Tanpa langkah kebijakan yang jelas untuk menjawab kekhawatiran tersebut, pasar cenderung mengambil sikap defensif, yang tercermin dalam kenaikan CDS.

>> Risiko Danantara

Selain isu defisit dan subsidi energi, pasar juga mulai memperhitungkan risiko baru terkait pembentukan dana investasi negara, Danantara.

Sejumlah proyek investasi yang dikelola Danantara direncanakan akan menggunakan pendanaan berbasis utang, antara lain melalui:

• Penerbitan Patriot Bonds

• Pinjaman dari bank-bank di Singapura

• Rencana penerbitan Global Bonds

Secara formal, utang tersebut mungkin berada di neraca Danantara. “Namun dari perspektif investor, risiko akhirnya tetap diasosiasikan dengan pemerintah,” kata pengamat tersebut.

Dengan kata lain, pasar melihat ada potensi liabilitas implisit pemerintah apabila proyek-proyek tersebut menghadapi masalah.

Perbedaannya dengan skema sebelumnya cukup signifikan. Pada masa lalu, proyek BUMN yang membutuhkan dukungan modal biasanya menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui mekanisme APBN yang relatif transparan dan memiliki proses pengawasan yang jelas.

Sebaliknya, struktur pembiayaan Danantara dinilai masih minim transparansi, sehingga menimbulkan ketidakpastian tambahan bagi investor.

Pada akhirnya, jelas pengamat itu, kenaikan CDS bukan hanya soal angka defisit atau jumlah utang. Lebih dari itu, yang dipertaruhkan adalah kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah.

>> Dampak Perang Iran

Berkaitan dengan defisit fiskal, sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada awal Februari menanggapi proyeksi Citigroup yang menyebutkan risiko pelebaran defisit APBN berpotensi melampaui ambang batas 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2026.

Dalam wawancara dengan Bloomberg TV pada acara Indonesia Economic Summit 2026, Purbaya mengakui bahwa defisit APBN 2025 memang mendekati ambang batas 3%.

Namun ia menilai pemerintah perlu meningkatkan belanja fiskal dan paket stimulus yang berdampak pada pelebaran defisit sebagai respons terhadap perlambatan ekonomi.

“Saat ekonomi turun, pemerintah perlu kebijakan kontra-siklus agar tidak masuk resesi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa langkah tersebut berhasil membalikkan tren pertumbuhan ekonomi sejak September 2025.

“Ke depan, saya tidak ingin melampaui 3% karena disiplin fiskal harus dijaga,” kata Purbaya.

Namun setelah perang yang meletus di Iran, Purbaya menilai situasi geopolitik global dapat menambah tekanan terhadap fiskal berbagai negara, termasuk Indonesia.

“Eskalasi geopolitik di Timur Tengah sangat dinamis dan berisiko tinggi bagi ekonomi dan fiskal di berbagai negara, termasuk Indonesia,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN di Jakarta, Rabu (11/3).

Menurutnya, risiko tersebut meningkat setelah konflik memicu gangguan pada salah satu jalur perdagangan energi utama dunia, yakni Selat Hormuz.

Meningkatnya risiko perang terhadap ekonomi juga tercermin dari meningkatnya volatilitas pasar, antara lain melalui VIX Index dan The Merrill Lynch Option Volatility Estimate (MOVE) Index.

“Naiknya sentimen risk-off di pasar keuangan global ditandai volatilitas tinggi di indeks pasar, pergeseran investor ke aset safe haven, penguatan dolar AS, serta kenaikan yield obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun,” kata Purbaya. (YS/MT)