JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan batas defisit APBN sebesar 3% sulit dipertahankan, apabila harga minyak mentah di pasar global terus meningkat.

Pernyataan itu disampaikan Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (13/3).

“Jadi artinya dengan berbagai skenario ini defisit 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong (target) pertumbuhan,” kata Airlangga.

Dalam pemaparannya, Airlangga juga memaparkan sejumlah skenario harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), dengan asumsi konflik global yang terjadi saat ini akan berlangsung selama 5 bulan, 6 bulan, hingga 10 bulan.

Dalam simulasi tersebut, kata Airlangga, ICP berpotensi menyentuh US$86-90 per barel jika konflik antara AS dan Iran berlangsung relatif singkat. Sementara ICP berpotensi menyentuh US$97 per barel jika konflik berlangsung untuk jangka waktu menengah, serta mencapai US$115 per barel jika konflik berlangsung untuk waktu yang relatif lama atau dalam skenario terburuk.

Sementara itu Airlangga memaparkan defisit APBN berpotensi di kisaran 3,18% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) jika ICP mencapai US$86-90 per barel. Kemudian defisit berpotensi melebar ke 3,53% terhadap PDB jika ICP mencapai US$97 per barel, serta melebar hingga 4,06% jika ICP menyentuh US$115 per barel.

Airlangga juga menyampaikan pemerintah perlu membahas secara khusus mengenai opsi kebijakan darurat, dengan cara penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengantisipasi berbagai skenario tersebut.

Melalui Perppu tersebut, kata Airlangga, pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif pajak darurat bagi sektor terdampak, memberikan pembebasan impor bahan baku tertentu untuk menjaga ekspor, serta menunda kewajiban pajak bagi UMKM dan industri padat energi.

Di luar insentif itu, adanya Perppu juga akan membuka opsi fleksibilitas pembiayaan pemerintah dengan penerbitan surat berharga negara, untuk menutup kebutuhan pembiayaan.

“Jadi nanti kita mohon arahan waktu khusus Pak Presiden untuk menyiapkan ini,” ungkap Airlangga kepada Presiden Prabowo, dalam sidang tersebut. (KR)