WASHINGTON - Utang nasional Amerika Serikat kembali mencetak rekor baru pada Rabu setelah menembus angka US$39 triliun untuk pertama kalinya, seiring defisit anggaran pemerintah yang terus membengkak.

Seperti dikutip Foxbusiness, Data terbaru dari Departemen Keuangan menunjukkan total utang nasional mencapai sekitar US$39,02 triliun per 17 Maret.

Pencapaian ini terjadi hanya sekitar lima bulan setelah utang menyentuh US$38 triliun pada akhir Oktober 2025, yang sebelumnya juga melampaui US$37 triliun hanya dalam selang dua bulan.

Lonjakan utang dalam satu dekade terakhir didorong oleh penuaan populasi serta meningkatnya belanja pemerintah untuk program seperti Social Security dan Medicare.

Selain itu, biaya bunga utang yang terus naik, akibat suku bunga tinggi dan besarnya total utang, menjadi faktor utama yang mempercepat kenaikan tersebut.

CEO Michael A. Peterson menilai capaian ini harus menjadi peringatan bagi publik mengenai laju pertumbuhan utang yang mengkhawatirkan serta beban besar bagi generasi mendatang.

Ia memperkirakan, jika tren ini berlanjut, utang AS bisa menembus US$40 triliun sebelum pemilu musim gugur tahun ini.

Menurutnya, pembayaran bunga kini menjadi komponen anggaran federal dengan pertumbuhan tercepat dan diproyeksikan mencapai hampir US$100 triliun dalam 30 tahun ke depan.

Isu ini dinilai penting untuk menjadi fokus dalam perdebatan politik karena dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Ke depan, tekanan fiskal diperkirakan terus berlanjut. Congressional Budget Office memperkirakan defisit tahunan akan naik dari sekitar US$1,9 triliun saat ini menjadi US$3,1 triliun dalam satu dekade, mendorong total utang mencapai US$63 triliun pada 2036.

Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga diproyeksikan meningkat dari sekitar 100% tahun ini menjadi 120% pada 2036, melampaui rekor 106% yang tercatat pada 1946 pasca-Perang Dunia II.

Selain itu, defisit anggaran tahun fiskal 2026 sudah melampaui US$1 triliun hanya dalam lima bulan pertama, meskipun ada tambahan pemasukan dari tarif impor.

Namun, sebagian kebijakan tarif tersebut dibatalkan oleh Supreme Court sehingga berpotensi memicu pengembalian dana dan memperlebar defisit jika tidak digantikan dengan sumber pendapatan lain. (DK)