JAKARTA – Pertumbuhan pesat ekonomi digital serta tingginya permintaan terhadap layanan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan komputasi awan (cloud) tengah mendorong Indonesia secara agresif untuk menjadi pusat data (data centre) utama di kawasan Asia Tenggara.

Saat ini, hampir 200 fasilitas pusat data dari berbagai ukuran telah beroperasi di seluruh penjuru negeri, seiring dengan derasnya aliran investasi dari raksasa teknologi global dan operator regional yang berlomba-lomba menancapkan pengaruhnya di tengah ketatnya persaingan infrastruktur digital di kawasan.

Seperti dikutip channelnewsasia (20/03/2026), daya tarik utama Indonesia bagi penyedia layanan awan berskala masif terletak pada statusnya sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, didukung oleh ketersediaan lahan dan pasokan daya.

Di Karawang, Jawa Barat, raksasa teknologi Microsoft tengah membangun fasilitas berkapasitas 48 megawatt di kawasan industri seluas 1.400 hektare. Fasilitas yang ditargetkan beroperasi akhir tahun ini tersebut merupakan bagian dari komitmen investasi senilai US$1,7 miliar di Indonesia, dengan rencana perluasan hingga lima fasilitas guna membentuk klaster regional utama.

Menyikapi tren ini, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi, Nurul Ichwan, menegaskan bahwa pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi sektor ini melalui regulasi dan insentif guna menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk mencontoh model ekosistem di Nongsa Digital Park Batam yang berstatus Kawasan Ekonomi Khusus (special economic zone).

Ekspansi fisik ini turut dipacu oleh operator regional seperti Digital Edge asal Singapura yang baru saja meresmikan fasilitas EDGE2 di Jakarta Pusat pada 2024 lalu dengan kapasitas 23 megawatt dan daya tampung lebih dari 3.400 rak peladen (server racks). Perusahaan ini bahkan tengah menyiapkan proyek infrastruktur terbesarnya, Kampus CGK di Bekasi, yang ditargetkan mampu menyalurkan daya hingga 500 megawatt pada akhir tahun 2026.

CEO Digital Edge Indonesia, Stephanus Oscar, mendesak otoritas terkait untuk menetapkan lebih banyak klaster pusat data sebagai kawasan ekonomi khusus dan mempermudah proses perizinan.

Selain itu, demi menjaga stabilitas konektivitas tanpa mengganggu fasilitas publik, perusahaan menggunakan metode pengeboran terarah horizontal (horizontal directional drilling) untuk menanam infrastruktur serat optiknya (fibre infrastructure) sejauh 6 meter di bawah tanah tanpa ekskavasi permukaan.

Tingginya permintaan infrastruktur ini perlahan mulai memicu pengetatan pasokan lahan, khususnya di kawasan Jabodetabek. Kepala JLL Indonesia, Farazia Basarah, mencatat bahwa para pengembang diwajibkan mematuhi kriteria lingkungan yang sangat ketat untuk meminimalkan dampak sosial.

Fasilitas pusat data kini harus berlokasi dalam jarak aman 1 hingga 5 kilometer dari area permukiman, dan diwajibkan berada di lahan dengan risiko banjir rendah yang diproyeksikan tetap aman hingga 50 tahun ke depan.

Seiring dengan hal tersebut, tekanan untuk mengelola konsumsi energi dan air secara berkelanjutan juga semakin membesar karena fasilitas ini harus beroperasi tanpa henti dan menghasilkan panas dalam skala masif.

Untuk menekan jejak karbon, Presiden Operasi dan Inovasi Cloud Microsoft, Noelle Walsh, menyatakan perusahaannya telah menggandeng PLN untuk menyuntikkan 200 megawatt energi surya (solar energy) ke dalam jaringan listrik (grid) mereka dan menargetkan status air positif (water positive) pada tahun 2030, di mana mereka akan mengembalikan lebih banyak air ke lingkungan daripada yang dikonsumsi.

Di sisi lain, Digital Edge mulai memanfaatkan energi panas bumi (geothermal energy) untuk fasilitas di Jakarta dan Bekasi, serta menerapkan teknologi pendingin langsung ke cip (direct-to-chip cooling).

Sistem sirkulasi tertutup (closed-loop system) ini mengalirkan cairan pendingin (coolant) secara langsung ke atas cip untuk menangani beban kerja kecerdasan buatan yang ditenagai oleh cip unit pemrosesan grafis (graphics processing unit), yang secara alami memproduksi panas jauh melebihi cip standar.

Demi mendorong standar industri yang lebih hijau, Asosiasi Penyelenggara Data Center Indonesia berencana meluncurkan sistem peringkat atau indeks keberlanjutan (sustainability index) pada tahun ini guna mengukur efisiensi energi dan kinerja lingkungan.

Direktur Riset Senior di firma intelijen pasar IDC Asia-Pacific, William Lee, menilai bahwa adopsi teknologi hijau ini sangat memakan biaya, sehingga membutuhkan regulasi yang memaksa atau kebijakan insentif yang menguntungkan agar operator mau beralih, berkaca pada tolak ukur keberlanjutan formal yang telah diterapkan di Singapura dan Malaysia.

Di balik gemerlap kemajuan infrastruktur fisik tersebut, Indonesia masih dihadapkan pada ancaman krisis ketersediaan sumber daya manusia. Masifnya investasi ini diproyeksikan menciptakan ribuan lapangan kerja baru di bidang teknologi informasi (IT), rekayasa (engineering), dan manajemen fasilitas (facilities management).

Namun, Kepala Pengembangan Bakat Asosiasi, Erick Hadi, menyoroti adanya kesenjangan tajam karena sifat fasilitas pusat data yang sangat rahasia membuat perusahaan enggan membagikan pengetahuan operasional kepada sektor pendidikan.

Untuk menjembatani hal ini, institusi vokasi seperti Nusantara Data Centre Academy kini memadukan pembelajaran teori dengan praktik langsung menggunakan mesin replika, seperti papan hubung bagi (switchboard), dan mewajibkan program magang (internships) atau pelatihan kerja (on-the-job training) selama enam bulan agar generasi muda Indonesia benar-benar siap menopang ambisi raksasa digital di negeri sendiri. (SF)