WASHINGTON - Rincian proposal perdamaian untuk Ukraina mulai terungkap setelah pejabat Amerika Serikat (AS), Ukraina, dan sekutu Eropa bertemu di Jenewa pada 23 November. Mereka membahas rencana 28 poin usulan AS dan Rusia sebelumnya, yang banyak dikritik karena menuntut konsesi besar dari Ukraina. Konsesi itu bahkan dinilai setara dengan aksi penyerahan diri Ukraina kepada Rusia. Kedua rencana yang mencerminkan posisi berlawanan antara Ukraina dan Rusia itu, kini jadi pembahasan inti di Abu Dhabi oleh para pejabat AS, Rusia, dan Ukraina. Rencana dari Jenewa disebut berbasis pada proposal tandingan Eropa terhadap draf yang disusun oleh AS–Rusia, yang melibatkan utusan dari pihak AS Steve Witkoff dan dari pihak Rusia Kirill Dmitriev. Meski detail lengkapnya belum dipublikasikan, namun laporan Reuters pada Rabu (26/11) menunjukkan rencana Jenewa berbeda dari proposal AS–Rusia. Rencana itu tidak menutup pintu bagi keanggotaan Ukraina di NATO, serta tidak membatasi ukuran militer Ukraina pascaperang, dan menghapus usulan amnesti atas kejahatan perang sejak invasi Rusia pada 2022. Isu paling sensitif, termasuk wilayah mana yang mungkin diserahkan dan status keanggotaan NATO, akan diputuskan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden AS Donald Trump. Ukraina mendorong pertemuan kedua dalam beberapa hari ke depan, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tidak mengherankan Ukraina dan negara-negara Eropa menolak rencana AS–Rusia yang dianggap lebih menyerupai “naskah pengakuan kekalahan dalam perang” ketimbang jalan menuju perdamaian. Proposal tersebut menuntut Ukraina melepaskan wilayah yang diakui secara internasional, termasuk Krimea, Donetsk, dan Luhansk, serta “membekukan” garis depan di Kherson dan Zaporizhzhia.

Hal ini dinilai akan melegitimasi perolehan wilayah lewat agresi, bertentangan dengan Piagam PBB. Amnesti menyeluruh atas kejahatan perang, yang merupakan usulan AS–Rusia, juga dianggap menyalahi hukum internasional. Dengan lebih dari 183.000 dugaan kejahatan perang yang telah didokumentasikan, serta penyelidikan ICC dan jaksa nasional Eropa yang masih berjalan, amnesti semacam itu akan menghapus peluang akuntabilitas dan mengabaikan hak korban atas kebenaran dan keadilan. Ketentuan untuk membatasi kekuatan militer Ukraina pascaperang menjadi 600.000 personel juga dinilai janggal, karena melemahkan negara yang menjadi korban agresi. Sementara Rusia tetap mempertahankan kapasitas militernya. Kritikus menyebut rencana AS–Rusia sebagai “hadiah untuk Putin” karena sejalan dengan tuntutan lama Moskow dan mengorbankan hak-hak Ukraina. Namun sekutu Eropa tampaknya menyadari bahayanya. Negosiasi di Abu Dhabi, serta pertemuan Trump–Zelensky, akan menentukan kerangka kesepakatan baru yang lebih adil. Rencana AS–Rusia jelas tidak memenuhi kriteria tersebut, dan kini tanggung jawab ada pada Ukraina serta sekutunya untuk memastikan proposal baru, yang lebih adil dan sah secara hukum internasional. (DK/KR)