JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin dinilai tengah menjalankan strategi diplomatik yang terukur untuk "memainkan" Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Setelah dokumen "Rencana Damai 28 Poin" bocor, analisis terbaru menunjukkan bahwa Moskow menggunakan negosiasi bukan untuk mengakhiri perang. Namun sebagai taktik mengulur waktu demi menunda penegakan sanksi ekonomi baru bagi Rusia.

Laporan CNN pada Selasa (25/11), menyebut terjadinya divergensi antara hasil perundingan delegasi AS-Ukraina, dengan sikap resmi Rusia.

Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan pasti ada jalan keluar meskipun ada hambatan dalam negosiasi.

Senada dengan itu, Ketua Negosiator Ukraina, Rustem Umerov, mengonfirmasi bahwa delegasi kedua negara telah mencapai "pemahaman bersama mengenai ketentuan inti perjanjian", dalam pembicaraan maraton di Jenewa akhir pekan lalu.

Namun, optimisme ini mulai pudar setelah Rusia menolak negosiasi ulang dan bersikeras pada draf awal, yang memuat tuntutan penuh.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, menegaskan sikap negaranya yang menyatakan bahwa rencana 28 poin itu, berdasarkan pada "kesepahaman Anchorage" yang merujuk pada pertemuan antara Trump dan Putin pada Agustus lalu di Alaska.

Lavrov memperingatkan bahwa jika "semangat dan surat Anchorage" hilang dalam revisi dokumen, maka situasi akan berubah secara fundamental.

Dalam kesempatan terpisah, Putin juga menegaskan satu-satunya dasar penyelesaian yang dapat diterima Rusia adalah draf awal, yang memberi syarat agar Ukraina mundur dari sebagian wilayah Rusia dan menetapkan status netral di luar NATO.

Di balik manuver diplomatik ini, terdapat motif ekonomi yang mendesak menurut Orysia Lutsevych, Wakil Direktur Program Rusia-Eurasia di lembaga pemikir Chatham House.

Ia menilai bahwa Putin sedang "memainkan Trump demi mengulur waktu".

Menurut Lutsevych, tujuan utama Putin adalah menghambat penegakan sanksi minyak AS, terhadap perusahaan energi terbesar Rusia yang mulai berlaku efektif pada Jumat (21/11), serta menunda adopsi sanksi sekunder dari AS.

Dengan berpura-pura tetap terlibat dalam negosiasi, kata Lutsevych, Rusia berharap Washington akan menahan diri dalam menekan tombol sanksi lebih lanjut.

Sebagai catatan, pendapatan minyak dan gas Rusia dalam sepuluh bulan pertama tahun ini anjlok lebih dari 20% secara tahunan.

Di sisi lain, Rusia juga dinilai berusaha mengisolasi Eropa dari proses perdamaian.

Penasihat Utama Kremlin, Yury Ushakov, secara terbuka menyebut proposal tandingan dari Eropa sebagai langkah yang "sama sekali tidak konstruktif".

Lavrov bahkan melontarkan pernyataan historis, dengan menyebut Eropa telah “gagal memanfaatkan peluang mediasi” sejak Perjanjian Minsk 2014.

Lembaga pemikir yang berbasis di Washington, Institute for the Study of War (ISW), menilai retorika pejabat Rusia yang menyalahkan Eropa ini, kemungkinan besar sebagai upaya pengalihan perhatian, sekaligus memanfaatkan momen ini untuk memecah belah aliansi NATO.

Sementara diplomasi berjalan alot, eskalasi di lapangan terus memanas. Rusia baru saja melancarkan serangan ketujuh terhadap fasilitas energi Ukraina dalam dua bulan terakhir.

Sebaliknya, Ukraina membalas dengan strategi yang disebut Komisaris Sanksi Ukraina sebagai "sanksi paksa" (sanctions-by-force), dengan peluncuran serangan hampir 250 drone ke hub ekspor minyak Rusia di Novorossiysk, serta  markas baru Armada Laut Hitam Rusia. (SF/KR)