JAKARTA - Malaysia menghadapi tekanan besar untuk mempertahankan subsidi bahan bakar di tengah lonjakan harga minyak global akibat konflik Iran. Para analis menilai kebijakan menahan harga RON95 di level RM1,99 per liter tidak bisa dipertahankan dalam jangka panjang karena beban fiskal yang terus meningkat.

Dikutip channelnewsasia, Kementerian Keuangan mencatat subsidi BBM kini mencapai sekitar RM4 miliar per bulan, naik dari RM3,2 miliar hanya dalam dua pekan. Lonjakan ini terjadi seiring harga minyak Brent menembus US$100 per barel setelah gangguan pasokan global. Sebelumnya, subsidi hanya sekitar RM700 juta per bulan pada awal tahun.

Pemerintah telah memangkas kuota subsidi RON95 dari 300 liter menjadi 200 liter per bulan mulai April. Namun ekonom menilai langkah ini belum cukup untuk menekan tekanan fiskal.

“Selama harga tetap di RM1,99, pemerintah tetap menanggung kenaikan harga global. Kebijakan ini mengatur distribusi, bukan tekanan biaya. Pendekatan berkelanjutan tetap memerlukan penyesuaian harga bertahap dengan dukungan yang tepat sasaran,” kata ekonom Sedek Jantan.

Ia menilai kebijakan saat ini hanya mengalihkan beban ke kas negara tanpa menyelesaikan akar masalah. “Semakin lama harga ditahan rendah, semakin mahal dan mengganggu penyesuaian di masa depan,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah masih berupaya menjaga stabilitas domestik. Perdana Menteri Anwar Ibrahim, menyatakan cadangan BBM aman hingga Mei, sehingga Malaysia belum menghadapi gangguan pasokan seperti beberapa negara Asia Tenggara lainnya.

Meski begitu, tekanan terhadap anggaran negara mulai terlihat. Dengan total belanja operasional dan pembangunan sekitar RM419,2 miliar, subsidi BBM saat ini berpotensi menyerap hampir 12% anggaran jika tren berlanjut.

Ekonom memperingatkan bahwa lonjakan subsidi dapat mengganggu upaya konsolidasi fiskal. Defisit Malaysia yang turun ke 3,7% pada 2025 berisiko melebar kembali jika pengeluaran terus meningkat.

“Bisnis akan meneruskan kenaikan biaya ke konsumen dan memperlambat pertumbuhan,” kata Lee Heng Guie.

Selain dampak ekonomi, isu subsidi juga membawa risiko politik. Pengamat menilai pengurangan subsidi berpotensi memicu ketidakpuasan publik, terutama di tengah kemungkinan pemilu lebih awal.

Oh Ei Sun menyebut tantangan utama pemerintah bersifat ganda, yakni tekanan sosial-ekonomi dan risiko elektoral. Ia mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM pada 2006 pernah berkontribusi pada melemahnya dukungan terhadap pemerintah saat itu.

Survei terbaru menunjukkan sekitar 70% masyarakat khawatir terhadap kenaikan biaya energi, meski tingkat kepuasan terhadap penanganan pemerintah masih berada di kisaran 50%. Analis menilai pemerintah memiliki insentif untuk menunda kenaikan harga hingga momentum politik lebih aman. Bahkan, ada kemungkinan pemilu dipercepat sebelum dampak penuh kenaikan harga dirasakan masyarakat.

Dalam jangka panjang, ekonom mendorong reformasi subsidi yang lebih terarah. Penyesuaian harga secara bertahap dinilai perlu dilakukan, disertai bantuan yang lebih tepat sasaran bagi kelompok rentan.

“Tujuannya sederhana: mengelola biaya hidup saat ini tanpa menciptakan masalah fiskal yang lebih besar di masa depan,” kata Sedek.(DH)