NEW YORK - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman keras terhadap Iran dengan menyatakan kemungkinan menghancurkan sejumlah infrastruktur sipil, termasuk fasilitas desalinasi air, apabila kesepakatan tidak segera tercapai.Seperti dikutip Aljazeera, ancaman tersebut dinilai berpotensi membahayakan pasokan air bagi jutaan warga Iran dan memicu kekhawatiran pelanggaran hukum internasional.Sebelumnya, Trump telah beberapa kali memperingatkan Iran mengenai kemungkinan serangan terhadap fasilitas energi dan listrik.

Namun pada pernyataan terbarunya di media sosial, ia memperluas target hingga mencakup instalasi pengolahan air.

Trump menyebut Amerika Serikat sedang melakukan pembicaraan serius dengan “rezim baru yang lebih rasional” guna mengakhiri operasi militer di Iran dan mengklaim telah terjadi kemajuan dalam negosiasi.

Trump menegaskan bahwa jika kesepakatan tidak segera dicapai dan Selat Hormuz tidak dibuka kembali untuk aktivitas perdagangan, maka AS dapat mengakhiri keterlibatannya di Iran dengan menghancurkan pembangkit listrik, ladang minyak, Pulau Kharg, serta kemungkinan fasilitas desalinasi yang selama ini belum disentuh.

Pakar hukum internasional menilai ancaman terhadap fasilitas sipil melanggar hukum humaniter internasional.

Konvensi Jenewa Keempat secara tegas melarang hukuman kolektif dan tindakan intimidasi terhadap populasi sipil.Sejumlah organisasi hak asasi manusia menyebut ancaman tersebut sebagai bentuk hukuman kolektif yang berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang karena menargetkan infrastruktur penting bagi kelangsungan hidup masyarakat.Gedung Putih menyatakan bahwa pemerintah AS memiliki kemampuan militer yang sangat besar, namun menegaskan bahwa setiap tindakan akan tetap berada dalam koridor hukum.Para pengamat memperingatkan bahwa serangan terhadap infrastruktur listrik dan air dapat menimbulkan dampak luas, mulai dari terganggunya layanan rumah sakit hingga meningkatnya risiko penyakit akibat terbatasnya akses air bersih.Ancaman terhadap infrastruktur energi Iran pertama kali disampaikan Trump pada 21 Maret bersamaan dengan ultimatum agar Teheran membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 48 jam. Tenggat tersebut kemudian diperpanjang beberapa kali hingga awal April. (DK)