NEW YORK - Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa Presiden Donald Trump tertarik meminta negara-negara Arab menanggung biaya perang melawan Iran yang diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar.

Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan ide tersebut sedang dipertimbangkan, merujuk pada praktik serupa saat Perang Teluk 1990 ketika sekutu AS ikut membantu pembiayaan operasi militer.

Seperti dikutip Aljazeera, saat itu, koalisi internasional yang dipimpin AS untuk melawan invasi Irak ke Kuwait berhasil menghimpun sekitar US$54 miliar dari berbagai negara, termasuk Jerman dan Jepang.

Namun, berbeda dengan masa lalu, konflik kali ini melibatkan AS dan Israel yang bertindak tanpa membentuk koalisi besar dengan negara-negara sekutu maupun kawasan.

Sementara itu, komentator konservatif Sean Hannity juga mengusulkan agar Iran membayar biaya perang melalui minyak sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata.

Di sisi lain, Iran justru menuntut kompensasi atas kerusakan akibat perang sebagai syarat perundingan.

Konflik ini telah memicu serangan balasan dari Iran terhadap target AS dan Israel di Timur Tengah, termasuk serangan rudal dan drone yang juga berdampak pada fasilitas sipil di beberapa negara Teluk.

Biaya perang terus membengkak, dengan laporan awal menyebutkan pengeluaran mencapai US$11,3 miliar dalam enam hari pertama, dan meningkat menjadi sekitar US$16,5 miliar pada hari ke-12.

Gedung Putih kini mengajukan tambahan anggaran militer hingga US$200 miliar ke Kongres untuk mendukung operasi militer serta mengisi kembali persediaan senjata Pentagon.

Selain biaya militer, perang ini juga berdampak pada ekonomi global, termasuk lonjakan harga energi setelah Iran menutup Selat Hormuz.

Harga bensin di AS kini naik menjadi sekitar US$3,99 per galon, lebih dari US$1 dibandingkan sebelum konflik.

Pemerintah AS menilai kenaikan harga ini bersifat sementara dan sebanding dengan tujuan jangka panjang untuk melemahkan ancaman dari Iran, sementara Iran menegaskan bahwa mereka diserang terlebih dahulu di tengah proses diplomasi dan tidak menjadi ancaman bagi kawasan. (DK)