SEOUL - Korea Selatan tengah mempertimbangkan untuk memperluas pembatasan penggunaan kendaraan dari yang saat ini berlaku bagi pegawai negeri menjadi juga untuk masyarakat umum, jika harga minyak mencapai US$120 per barel, menurut Menteri Keuangan Koo Yun Cheol.

Seperti dikutip Oilprice, jika kebijakan ini diterapkan, ini akan menjadi pertama kalinya sejak tahun 1991, saat Perang Teluk, Korea Selatan memberlakukan pembatasan serupa.

Pada awal pekan, harga minyak naik lebih dari 2%, dengan Brent menembus US$115 per barel di tengah meningkatnya konflik yang kini turut melibatkan kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran.

Saat ini, Korea Selatan sudah menerapkan pembatasan akses kendaraan ke gedung-gedung pemerintah dengan sistem bergilir berdasarkan angka terakhir pada pelat nomor.

“Kami sedang meninjau kemungkinan memperluas sistem ini ke sektor swasta untuk mendorong partisipasi publik, namun kami berharap perang segera berakhir sehingga langkah seperti ini tidak diperlukan,” ujar Koo dalam wawancara dengan KBS yang dikutip Bloomberg.

Ia menambahkan bahwa jika situasi di Timur Tengah memburuk, tingkat kewaspadaan krisis akan dinaikkan ke level “peringatan”, dan pada tahap tersebut konsumsi energi perlu dibatasi.

Korea Selatan mengimpor sebagian besar kebutuhan minyaknya dari Timur Tengah dan termasuk negara Asia yang paling terdampak jika pasokan energi dari kawasan tersebut terganggu, termasuk LNG dari Qatar yang saat ini tidak beroperasi.

Bersama Taiwan dan Singapura, Korea Selatan dinilai sangat rentan terhadap gangguan pasokan LNG dari Qatar setelah adanya deklarasi force majeure, menurut analis LNG Vortexa, Ken Lee.

Sebagai catatan, setelah Perang Teluk 1990, Korea Selatan pernah menerapkan sistem pembatasan kendaraan selama 10 hari secara bergilir selama sekitar dua bulan pada tahun 1991.

Dalam krisis saat ini, pembatasan berkendara untuk masyarakat umum bisa kembali diberlakukan jika harga minyak mencapai kisaran US$120 hingga US$130 per barel.

Di sisi lain, Korea Selatan juga menunda penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara sebagai respons terhadap gejolak pasokan minyak dan gas akibat konflik di Timur Tengah. (DK)