WASHINGTON - Sebulan setelah perang melawan Amerika Serikat dan Israel, Iran berupaya mencegah potensi gejolak domestik dengan meningkatkan penangkapan, eksekusi, serta pengerahan besar-besaran aparat keamanan dan pendukung pemerintah di jalanan.

Bahkan, anak-anak direkrut untuk membantu menjaga pos pemeriksaan di sejumlah kota, mengutip dari Reuters.Seperti dikutip ReuteSejauh, ini belum terlihat gelombang protes terbuka, menyusul peringatan keras dari pemerintah.Namun para pejabat khawatir kerusakan ekonomi yang sudah rapuh akan memicu penolakan lebih luas terhadap sistem pemerintahan setelah konflik berakhir.Sumber di dalam Iran dan kelompok hak asasi manusia di luar negeri menilai dominasi kelompok garis keras Garda Revolusi meningkatkan risiko konfrontasi internal yang berdarah.Milisi Basij, organisasi paramiliter sukarela di bawah kendali Garda Revolusi, berada di garis depan pengamanan dengan mendirikan pos pemeriksaan di dalam dan di pintu masuk kota-kota besar.Meski sebagian pos menjadi target serangan Israel, pengawasan tetap berlangsung. Namun muncul indikasi kekurangan personel, setelah pejabat senior Garda Revolusi Rahim Nadali mengumumkan batas usia minimum relawan patroli diturunkan hingga 12 tahun.

Harapan Amerika Serikat dan Israel di awal perang bahwa serangan militer dapat menggulingkan pemerintahan teokratis Iran belum terwujud.

Para pemimpin Iran dinilai yakin dapat bertahan dengan menekan jalur energi strategis Selat Hormuz serta menyerang produsen energi di Teluk untuk memicu guncangan global pada pasar minyak dan gas.

Sejumlah analis menilai periode paling berbahaya justru dapat terjadi setelah pemboman berhenti, ketika masyarakat menghadapi dampak kehancuran ekonomi dan prospek masa depan yang memburuk.

Infrastruktur penting, terutama fasilitas energi, dilaporkan mengalami kerusakan luas, sementara peluang pelonggaran sanksi masih minim dan hubungan dengan mitra ekonomi memburuk akibat serangan terhadap negara tetangga.

Tekanan ekonomi yang meningkat diperkirakan akan semakin terlihat ketika aktivitas bisnis kembali berjalan usai libur panjang di Iran.

Kondisi ini dinilai berpotensi memicu kembali ketidakpuasan publik yang sebelumnya sudah tinggi sebelum perang dimulai. (DK)