WASHINGTON - Otoritas Pembiayaan Bisnis New Hampshire (New Hampshire Business Finance Authority) bersiap menerbitkan obligasi berbasis bitcoin yang dinilai menjadi instrumen pertama dengan peringkat kredit yang dijamin aset kripto.Seperti dikutip Coindesk, hal ini menandai langkah baru integrasi aset digital ke dalam sistem keuangan publik tradisional.Obligasi tersebut memperoleh peringkat sementara Ba2 dari Moody’s Ratings, dua tingkat di bawah kategori investment grade.Instrumen ini diterbitkan melalui otoritas pembiayaan negara bagian dan dijamin oleh bitcoin (BTC) yang dijadikan agunan, menurut keterangan resmi.Moody’s menyatakan obligasi tersebut dijamin oleh pinjaman yang didukung aset digital bitcoin.Struktur obligasi ini tidak bergantung pada arus kas dari aktivitas bisnis, melainkan pada nilai bitcoin yang dijadikan jaminan.Pembayaran kepada pemegang obligasi dilakukan melalui likuidasi BTC yang disimpan oleh kustodian BitGo apabila diperlukan untuk memenuhi kewajiban bunga maupun pokok utang.Skema ini juga dilengkapi perlindungan khas instrumen kredit terstruktur, termasuk rasio jaminan berlebih 1,6 kali serta mekanisme pemicu likuidasi jika rasio pinjaman terhadap nilai agunan (loan-to-value) memburuk.Moody’s menilai peringkat tersebut mencerminkan sejumlah risiko, terutama terkait volatilitas harga bitcoin serta kompleksitas struktur transaksi.Dalam pemodelan skenario penurunan nilai, lembaga pemeringkat menggunakan asumsi tingkat pembiayaan 72% serta periode likuidasi yang relatif singkat.Obligasi ini bersifat limited recourse, yang berarti tidak melibatkan dana publik negara bagian.Moody’s menegaskan bahwa tidak ada dana pemerintah New Hampshire yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban obligasi tersebut.Dengan demikian, peran otoritas negara bagian lebih menyerupai skema pembiayaan proyek atau conduit, di mana penerbit hanya bertindak sebagai perantara.Meski masih berada di kategori spekulatif, peringkat Ba2 menunjukkan bahwa lembaga pemeringkat mulai mengembangkan kerangka penilaian terhadap instrumen utang berbasis kripto.

Kehadiran obligasi ini menandai perluasan peran bitcoin di luar fungsi perdagangan atau penyimpanan nilai korporasi.Langkah tersebut muncul di tengah upaya institusi memperluas penggunaan aset digital.Departemen Tenaga Kerja AS sebelumnya mengusulkan aturan baru, menyusul perintah eksekutif Presiden Donald Trump, yang mendorong regulator memperluas akses investasi aset digital dalam portofolio dana pensiun.Hal ini menegaskan semakin meningkatnya integrasi kripto dalam ekosistem keuangan arus utama. (DK)