JAKARTA - Indonesia memperkirakan membutuhkan hingga Rp100 triliun (sekitar US$5,9 miliar) untuk tambahan subsidi energi tahun ini akibat dampak perang Iran, menurut pernyataan menteri keuangan pada Rabu.

Seperti dikutip Reuters, Menteri Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah memproyeksikan defisit anggaran sebesar 2,9% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2026, naik dibandingkan 2,68% dalam APBN tahun ini.

Pemerintah Indonesia telah menganggarkan Rp381,3 triliun (sekitar US$22,5 miliar) untuk subsidi energi serta kompensasi bagi perusahaan energi negara Pertamina dan perusahaan listrik PLN agar harga bahan bakar dan tarif listrik tetap terjangkau.

Anggaran tersebut disusun dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia rata-rata US$70 per barel dan nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.500 per dolar AS pada 2026.

Namun, bulan lalu harga minyak melonjak hingga US$100 per barel akibat konflik di Timur Tengah yang mengganggu distribusi dan memicu guncangan pasokan.

Purbaya menyebutkan bahwa kebutuhan tambahan dana akan diambil dari pemangkasan belanja di sejumlah kementerian/lembaga, meski tidak merinci instansi mana saja yang terdampak.

Pemerintah juga telah mengumumkan berbagai langkah untuk meredam lonjakan harga energi, termasuk membatasi penjualan bahan bakar serta menerapkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa sekitar Rp130 triliun penghematan anggaran telah diidentifikasi untuk dialokasikan ulang sebagai bantalan menghadapi dampak perang Iran. (DK)