JAKARTA - Pemerintah Iran mengerahkan pendukung ke jalan untuk memperingati Hari Republik Islam di tengah eskalasi konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.

Dikutip Aljazeera, Presiden Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi hadir dalam aksi di Teheran pada Selasa malam. Peringatan ini merujuk pada referendum 1979 yang mengukuhkan sistem Republik Islam dengan dukungan 98,2% suara.

Beberapa jam setelah peringatan, serangan udara dilaporkan terjadi di lokasi bekas Kedutaan Besar AS di Teheran. Media pemerintah menayangkan kerusakan di area yang dijaga Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Otoritas juga mengibarkan bendera raksasa setinggi 150 meter di pusat kota. Aparat keamanan, termasuk pasukan Basij, dikerahkan untuk menjaga situasi dan mencegah potensi gangguan. Araghchi mengatakan kehadirannya dalam aksi untuk “gain spirit”. Ia juga menyebut komunikasi dengan Washington masih berlangsung, namun belum ada respons terhadap tawaran negosiasi.

Hassan Khomeini menyerukan pendukung tetap berada di jalan hingga perang berakhir. “Musuh mungkin membuat seribu rencana untuk memutus jalur komunikasi kita, tetapi parit kita adalah masjid, gang, alun-alun, dan jalan-jalan,”.

Di berbagai kota, massa meneriakkan slogan anti-Amerika dan anti-Israel. Pemerintah juga mendorong partisipasi publik melalui aksi kolektif dan kegiatan keagamaan.

Di sisi militer, Iran menyatakan siap menghadapi kemungkinan eskalasi lebih lanjut, termasuk potensi pengerahan pasukan AS. Pejabat militer menyebut skenario invasi telah diantisipasi sejak lama dan akan dibalas dengan “banyak korban jiwa”.

Pemerintah Iran menyatakan negara berada di ambang “kemenangan akhir”, sementara media yang berafiliasi dengan IRGC menyebarkan pesan “Kami sedang menunggumu”.

Serangan terbaru juga menargetkan sektor industri, termasuk pabrik baja, yang berpotensi menekan ekonomi domestik. Di dalam negeri, warga menghadapi pemadaman internet hampir total selama lebih dari sebulan. Akses informasi terbatas dan biaya penggunaan VPN meningkat tajam.

“Saya sudah membeli banyak proxy sejak awal perang... Saya lelah menghabiskan uang yang saya butuhkan untuk daging dan telur,” kata seorang warga Teheran. Pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas digital dan memperingatkan sanksi berat bagi tindakan yang dianggap sebagai pembangkangan.

Di tengah keterbatasan informasi, sebagian warga mengandalkan jaringan komunikasi informal untuk memantau potensi serangan. Situasi ini mencerminkan ketidakpastian yang meningkat di Iran seiring konflik yang terus berlanjut.(DH)