JAKARTA - Pemerintah di berbagai negara mulai menerapkan pembatasan konsumsi energi seiring gangguan pasokan global yang mendorong lonjakan harga bahan bakar. Pergerakan pasar juga mencerminkan tekanan tersebut, terlihat dari harga WTI yang sempat melampaui Brent akibat kekhawatiran keketatan pasokan jangka pendek, meski pelaku pasar memperkirakan potensi pelonggaran di akhir tahun.

Dikutip oilprice, Indonesia memberlakukan pembatasan pembelian BBM hingga 50 liter per kendaraan per hari serta mendorong aparatur sipil negara bekerja dari rumah untuk menghemat konsumsi. Thailand menyiapkan langkah serupa, sementara Bangladesh telah lebih dulu menerapkan penjatahan, menutup universitas, dan menghadapi risiko kehabisan pasokan karena ketergantungan impor yang mencapai 95%.

Di Eropa, Slovenia menjadi negara pertama yang menerapkan pembatasan pembelian BBM. Langkah ini dinilai sebagai sinyal awal pengelolaan permintaan energi jika krisis berlanjut. Tekanan pasokan semakin terlihat setelah laporan menyebut gangguan produksi minyak akibat konflik AS-Israel dengan Iran telah mencapai ratusan juta barel, dengan penurunan produksi harian yang signifikan.

Harga energi terus meningkat, tercermin dari lonjakan kontrak berjangka diesel di Eropa hingga menyentuh US$200, setelah pengalihan pengiriman dari AS ke Asia. Uni Eropa mulai mempertimbangkan kebijakan penjatahan energi. “Ini akan menjadi krisis yang berkepanjangan ... harga energi akan lebih tinggi untuk waktu yang sangat lama,” ujar Komisioner Energi Uni Eropa, Dan Jorgensen.

Kondisi ini memicu kekhawatiran terjadinya permintaan, yakni penurunan konsumsi akibat harga yang terlalu tinggi atau pembatasan aktivitas. Fenomena ini pernah terjadi saat pandemi COVID-19 dan kini kembali berpotensi muncul karena lonjakan harga energi.

Analis menilai dunia perlu menurunkan konsumsi minyak hingga jutaan barel per hari untuk menyeimbangkan pasar. Langkah yang diusulkan mencakup pembatasan kecepatan kendaraan, kerja jarak jauh, peningkatan penggunaan transportasi publik, hingga efisiensi energi. Namun efektivitasnya dinilai terbatas.

Tekanan terhadap ekonomi global dinilai tidak terhindarkan, baik melalui penyesuaian yang dikendalikan pemerintah maupun mekanisme pasar. Durasi dampak sangat bergantung pada lamanya konflik berlangsung, dengan estimasi pemulihan antara tiga hingga enam bulan setelah konflik berakhir.(DH)