IMF tekan alarm ekonomi, inflasi naik dan pertumbuhan melambat
Selasa, 07 April 2026
JAKARTA - Direktur Pelaksana International Monetary Fund, Kristalina Georgieva, memperingatkan perang di Timur Tengah mendorong inflasi global lebih tinggi dan menekan pertumbuhan ekonomi dunia.
Konflik tersebut memicu gangguan terbesar dalam pasokan energi global setelah Iran membatasi jalur Selat Hormuz, yang menyalurkan sekitar 20% minyak dan gas dunia. IMF mencatat pasokan minyak global telah turun sekitar 13%.
“Sebaliknya, semua jalan sekarang mengarah ke harga yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih lambat,” kata Georgieva, dikutip reuters.
IMF akan menurunkan proyeksi pertumbuhan global dan menaikkan outlook inflasi dalam laporan World Economic Outlook yang dirilis 14 April. Sebelumnya, lembaga itu memperkirakan ekonomi global tumbuh 3,3% pada 2026 dan 3,2% pada 2027.
Georgieva menilai ketidakpastian global meningkat tajam akibat kombinasi konflik geopolitik, tekanan finansial, perubahan teknologi, dan risiko iklim.
“Kita berada di dunia yang penuh dengan ketidakpastian,” ujarnya. Dampak konflik paling besar dirasakan negara pengimpor energi yang memiliki ruang fiskal terbatas. Kenaikan harga energi berisiko memicu tekanan sosial di negara-negara tersebut.
IMF mencatat 85 persen negara anggotanya merupakan importir energi. Sejumlah negara bahkan telah mengajukan bantuan pembiayaan untuk meredam dampak lonjakan harga.
Gangguan pasokan energi juga menjalar ke rantai pasok lain, termasuk pupuk dan helium. Jika konflik berlanjut, risiko terhadap ketahanan pangan global akan meningkat.
“Meskipun perang berhenti hari ini, akan ada dampak negatif yang berkepanjangan bagi seluruh dunia,” kata Georgieva.
Harga minyak dunia ikut terdorong naik, dengan Brent mendekati US$110 per barel. Sementara itu, lembaga global seperti IMF, Bank Dunia, dan International Energy Agency mulai mengoordinasikan analisis dampak ekonomi dan energi dari konflik tersebut.
IMF menilai subsidi energi luas bukan solusi karena berpotensi memperburuk tekanan inflasi, dan mendorong pemerintah fokus pada kebijakan yang lebih tepat sasaran. (DH)