CARACAS – Maria, mantan jaksa Venezuela yang kini tinggal di Houston, tidak menganggap dirinya “senang”. Namun ketika Amerika Serikat menggandakan hadiah untuk informasi yang dapat mengarah pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro, ia merasa “divalidasi”.

Hadiah tersebut kini mencapai US$50 juta, menjadikannya salah satu bounty tertinggi yang pernah ditawarkan pemerintah AS.

Bagi Maria, angka itu adalah peluang untuk menggulingkan rezim yang ia nilai sarat pelanggaran HAM, mulai dari penahanan sewenang-wenang hingga penyiksaan. Dilansir Al Jazeera, ia meninggalkan Venezuela pada 2017 dan menggunakan nama samaran demi keamanan.

Namun sejumlah analis memperingatkan bahwa strategi Presiden Donald Trump menawarkan hadiah puluhan juta dolar bisa berdampak sebaliknya, bahkan memperburuk ketidakstabilan Venezuela.

“Sering kali diasumsikan bahwa begitu kita menyingkirkan ‘tokoh jahat’, semuanya akan membaik,” kata Alex Downes, Profesor Llmu Politik George Washington University. “Namun masalah mendasarnya jauh lebih kompleks, dan risiko terbesar adalah negara justru runtuh.”

Konflik antara Washington dan Caracas sudah berlangsung bertahun-tahun. Sejak masa jabatan pertama Trump, wacana perubahan rezim Venezuela telah muncul ke permukaan. Pada 2017, pemerintah AS menjatuhkan sanksi terhadap Maduro. Pada 2019, Trump mengakui oposisi Juan Guaidó sebagai presiden sah Venezuela. Laporan media juga menyebut Trump sempat mempertimbangkan “opsi militer”.

Menjelang akhir masa jabatannya pada 2020, Trump menawarkan hadiah US$15 juta untuk menangkap Maduro serta hadiah jutaan dolar bagi beberapa pejabat tinggi Venezuela. Kebijakan ini kemudian berlanjut secara bipartisan: di bawah Presiden Joe Biden, nilainya naik menjadi US$25 juta, dan pada awal masa jabatan kedua Trump, jumlahnya kembali dilipatgandakan menjadi US$50 juta.

“Maduro tidak akan lolos dari keadilan,” kata Jaksa Agung AS Pam Bondi dalam pernyataan pada Agustus lalu.

Pada saat bersamaan, AS meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Karibia dan menargetkan kapal-kapal yang dituduh menyelundupkan narkoba dari Venezuela.

Ketegangan kedua negara pun kembali memuncak. Bounty bagi pemimpin asing bukanlah hal baru bagi AS, namun efektivitasnya dalam mendorong perubahan pemerintahan masih dipertanyakan.

Downes menyinggung contoh Manuel Noriega di Panama pada 1989: meski hadiah US$1 juta memicu ratusan laporan, Noriega baru ditangkap setelah AS menginvasi Panama. Hal serupa terjadi pada Saddam Hussein pada 2003, hadiah US$25 juta tidak berperan langsung dalam penangkapannya, sementara kedua putranya baru ditemukan setelah invasi berlangsung.

Kebanyakan kasus tersebut, ujar Downes, terjadi setelah pemimpin yang diburu kehilangan kekuasaan dan hampir selalu diiringi intervensi militer. (DK)