JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan Indonesia akan menerapkan kebijakan mandatori Biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026, setelah uji coba selama hampir enam bulan menunjukkan hasil positif.

B50 yang dikenal sebagai pencampuran 50% minyak kelapa sawit (CPO) dan 50% solar, telah melalui uji coba di berbagai sektor, termasuk alat berat, kapal, kereta api, dan truk.

“Ini akan segera diselesaikan, dan implementasinya akan dimulai pada 1 Juli,” kata Bahlil, seperti dikutip Antaranews.

Ia menilai kebijakan ini akan memperkuat ketahanan energi nasional, dengan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar dan meningkatkan pemanfaatan energi domestik.

Menurut Bahlil, ketegangan geopolitik di Timur Tengah memperlihatkan risiko bagi negara yang bergantung pada energi impor.

“Tanpa diversifikasi, keamanan energi kita akan rentan. Kita harus bergantung pada sumber daya kita sendiri,” jelas Bahlil.

Saat ini, Indonesia telah menerapkan mandatori B40, yaitu campuran 40% biodiesel berbasis sawit dan 60% solar.

Program B40 telah diperkirakan telah menekan impor solar sebanyak 3,3 juta kiloliter dan mengurangi emisi karbon setara 38,88 juta ton CO2.

Data pemerintah menunjukkan realisasi penggunaan biodiesel mencapai 14,2 juta kiloliter pada 2025, atau setara 105,2% dari target 13,5 juta kiloliter.

Penerapan B50 menjadi bagian dari strategi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan terhadap gangguan pasokan global, serta menekan impor bahan bakar fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun.

Selain itu, program ini diperkirakan akan menghemat subsidi BBM hingga Rp48 triliun, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

PT Pertamina menyatakan kesiapan mendukung implementasi, termasuk dari sisi pasokan dan distribusi.

Sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, Indonesia terus memperluas penggunaan biodiesel, untuk menekan impor energi dan menjaga stabilitas permintaan domestik. Pemerintah juga akan menerapkan B50 secara bertahap, sambil mengevaluasi tahap awal pelaksanaan. (DH/KR)