JAKARTA – World Bank atau Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% pada 2026, lebih rendah dari proyeksi yang disampaikan Oktober 2025 lalu di level 4,8%.

Dalam laporan East Asia and Pacific (EAP) Economic Update April 2026 yang disampaikan Kamis (9/4) kemarin, penurunan itu sejalan dengan pandangan Bank Dunia, yang memproyeksi ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih lambat.

“Karena hambatan dari lonjakan hanya minyak dan sentimen risk-off dari pendapatan berbasis komoditas, serta insiatif investasi yang dipimpin pemerintah,” tulis Bank Dunia, dalam laporan tersebut.

Di sisi lain Bank Dunia juga menyoroti berbagai masalah yang dialami oleh Indonesia, dari pendidikan hingga kebijakan fiskal dan moneter.

Dari sisi pendidikan, Bank Dunia menyebut banyaknya anak-anak Indonesia yang memiliki kemampuan membaca dan berhitung cukup rendah. Meskipun levelnya tidak serendah Vietnam.

Sementara dari sektor perdagangan, posisi Indonesia disebut termaginalkan dari rantai pasok manufaktur global, akibat adanya hambatan non-tarif. Namun realisasi investasi di Indonesia dinilai jadi penyeimbang, karena turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dari sektor energi, Bank Dunia menyebut posisi Indonesia cukup rentan karena hanya memiliki kecukupan pasokan sekitar 1-2 bulan, seperti halnya Vietnam. Posisi Indonesia dan Vietnam disebut ada di bawah China dan Thailand, yang lebih dekat dengan standar kecukupan pasokan global.

Selain itu, Bank Dunia juga menyoroti depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang telah mencapai sekitar 4%.

“Ini merupakan dampak dari kekhawatiran pelaku pasar terhadap kebijakan fiskal, capital outflow akibat pembekuan saham Indonesia dalam indeks MSCI, yang kemudian mendorong Bank Indonesia melakukan intervensi,” tulis Bank Dunia.

Pada awal tahun ini, pemerintah Indonesia menargetkan ekonomi Indonesia bisa tumbuh mencapai 5,4-5,6%. Untuk mendukung target ini, pemerintah menyiapkan berbagai stimulus fiskal untuk memperkuat konsumsi domestik dan meningkatkan belanja pemerintah. (KR)