JAKARTA - Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Wakil Presiden, JD Vance bertolak ke Islamabad pada Jumat untuk mengikuti perundingan akhir pekan dengan Iran. Pertemuan ini berlangsung di tengah saling tuding pelanggaran komitmen gencatan senjata sementara.

Dikutip reuters, pejabat Gedung Putih menyatakan skeptisisme terhadap peluang perundingan tersebut. Mereka meragukan kesepakatan dapat segera membuka kembali Selat Hormuz. Di sisi lain, negosiator utama Iran menegaskan pembicaraan tidak dapat dimulai tanpa kejelasan terkait Lebanon dan sanksi.

Ketua parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi, menyatakan gencatan senjata harus mencakup konflik Israel dengan Hizbullah di Lebanon serta pembebasan aset Iran yang dibekukan akibat sanksi.

Belum jelas apakah tuntutan tersebut akan menggagalkan perundingan Sabtu, yang menjadi pertemuan tingkat tinggi pertama antara AS dan Iran sejak Iranian Revolution.

Rombongan AS juga mencakup utusan khusus Steve Witkoff dan penasihat Jared Kushner. Sementara itu, Islamabad berada dalam pengamanan ketat dengan ribuan personel militer dan paramiliter dikerahkan. Pakistan berupaya memperkuat posisinya sebagai mediator.

Konflik yang dimulai pada akhir Februari mengguncang pasokan energi global dan memicu kekhawatiran inflasi, krisis pangan, serta risiko resesi. Meski terdampak, Iran dinilai masih mampu mengganggu jalur pelayaran di Selat Hormuz.

Presiden Donald Trump menghadapi tekanan politik domestik menjelang pemilu paruh waktu untuk meredakan konflik. Ia sebelumnya mengumumkan gencatan senjata hanya beberapa jam sebelum tenggat ultimatum terhadap Iran.

Vance menyatakan sebelum keberangkatan bahwa AS akan "mengulurkan tangan terbuka", namun menunggu itikad baik dari Iran. Dua pejabat Gedung Putih menyebut suasana internal tetap skeptis.

AS juga meragukan kapasitas tim Iran dalam mengambil keputusan strategis. Washington menilai Araqchi dipandang lemah di dalam negeri karena mendorong jalur diplomasi.

Iran menegaskan gencatan senjata harus mencakup Lebanon. Israel sebelumnya menolak menghentikan serangan terhadap Hizbullah dan melancarkan serangan baru yang menewaskan lebih dari 250 orang. Trump dilaporkan meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengurangi intensitas serangan.(DH)

Perbedaan posisi kedua negara masih lebar. Proposal Iran mencakup penghentian sanksi dan pengakuan kontrol atas Selat Hormuz. Sementara AS menuntut penghentian program nuklir, pengurangan persenjataan, serta penghentian dukungan terhadap sekutu regional.

Mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS Barbara Leaf memperingatkan risiko eskalasi tetap tinggi. Ia menilai tekanan akibat gangguan pasokan energi dan kenaikan harga bahan bakar menjadi faktor krusial.

"Waktu tidak berpihak pada pemerintahan," kata Leaf. "Itulah yang membuat pemerintah Iran memiliki tingkat kepercayaan diri yang begitu tinggi seperti yang mereka tunjukkan. Itu bukan sepenuhnya kesombongan palsu."(DH)