JAKARTA - Pemerintah menyatakan mampu menahan tekanan lonjakan harga minyak akibat konflik Timur Tengah hingga akhir 2026 tanpa memangkas subsidi BBM.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, berdasarkan proyeksi saat ini, pemerintah siap untuk lima, enam, atau bahkan sepuluh bulan. “Solar, serta ... propelan, akan disubsidi hingga akhir tahun. Pemerintah memiliki dana yang cukup untuk itu,” dikutip ChannelNewsAsia.

Harga minyak dunia melonjak di atas US$100 per barel setelah serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran memicu konflik kawasan dan mengganggu jalur distribusi utama.

Sebagai negara net importir, Indonesia tetap memberlakukan subsidi energi yang menanggung 30-40% harga BBM yang menyerap lebih dari 5% anggaran negara atau sekitar Rp210 triliun.

Setiap kenaikan US$1 harga minyak menambah beban APBN sekitar Rp6,8 triliun. Pemerintah juga menyiapkan diversifikasi impor dari Afrika, Amerika Serikat, dan Venezuela untuk mengurangi ketergantungan pada Timur Tengah. “Beberapa minyak (Timur Tengah) lainnya dapat digantikan oleh berbagai sumber ini,” kata Airlangga.

Pemerintah menilai arah kebijakan sangat bergantung pada durasi konflik. “Sampai kapan perang [Iran] akan berlangsung,” ujarnya sambil menyebut dinamika global seperti bermain yo-yo antara “perang dan damai”.

Di tengah tekanan global, pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3% pada 2026, meski proyeksi Bank Dunia diturunkan menjadi 4,7%.(DH)