WASHINGTON — Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan negara-negara agar tidak mengandalkan subsidi bahan bakar secara luas untuk meredam lonjakan harga energi akibat perang di Timur Tengah.

Dalam laporan Fiscal Monitor terbaru, IMF menilai konflik tersebut memperparah kondisi fiskal global yang sudah rapuh, di tengah tekanan suku bunga tinggi dan kenaikan harga energi. 

Seperti dikutip Reuters, situasi ini mendorong banyak negara berkembang dan emerging markets untuk mencari dukungan kebijakan.

Kepala Urusan Fiskal IMF, Rodrigo Valdes, menyarankan pemerintah tidak menutup kenaikan harga energi melalui subsidi.

Sebaliknya, ia mendorong bantuan yang lebih tepat sasaran, seperti transfer tunai sementara, agar sinyal harga tetap berjalan dan konsumsi bisa menyesuaikan.

“Kita tidak punya cukup minyak dan energi. Harga energi memang perlu lebih mahal agar penyesuaian terjadi dan konsumsi menurun,” ujarnya kepada Reuters.

IMF juga telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global akibat lonjakan harga energi dan gangguan pasokan. 

Lembaga itu memperingatkan ekonomi dunia bisa mendekati resesi jika konflik meluas dan harga minyak bertahan di atas US$100 per barel hingga 2027.

Menurut Valdes, menjaga sinyal harga tetap penting agar permintaan global dapat menyesuaikan. Jika negara menahan harga melalui subsidi, justru tekanan harga global bisa semakin tinggi.

Deputi Direktur Urusan Fiskal IMF, Era Dabla-Norris, menambahkan respons pemerintah sejauh ini lebih hati-hati dibanding saat krisis energi akibat invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.

Banyak negara kini memilih pendekatan yang lebih disiplin karena ruang fiskal semakin terbatas dan menghadapi berbagai prioritas belanja.

IMF menilai dampak perang terhadap energi akan sangat bergantung pada kebijakan seperti pembatasan ekspor, kerusakan infrastruktur, serta kemampuan negara lain meningkatkan produksi minyak.

Dalam jangka menengah, IMF menekankan pentingnya konsolidasi fiskal. 

Utang pemerintah global tercatat mencapai 93,9% dari PDB pada 2025 dan diperkirakan menembus 100% pada 2029. 

Bahkan, dalam skenario terburuk, rasio utang bisa melonjak hingga 121% dalam tiga tahun ke depan.

Selain itu, beban bunga utang meningkat tajam hingga mendekati 3% dari PDB pada 2025, dari sekitar 2% empat tahun sebelumnya.

IMF juga mengingatkan risiko baru, termasuk perubahan struktur pasar utang yang semakin melibatkan investor seperti hedge fund, penurunan tenor utang, serta tekanan tambahan dari biaya keamanan, transisi energi, dan perubahan iklim.

“Bangun kembali bantalan fiskal segera setelah kondisi stabil,” tegas Valdes. 

Ia menambahkan, semakin lama langkah konsolidasi ditunda, semakin besar risiko penyesuaian yang tidak teratur di masa depan. (DK)