LONDON - Kepala organisasi bisnis terbesar Inggris, Confederation of British Industry, mendesak pemerintah untuk segera menyetujui eksploitasi dua ladang minyak besar di Laut Utara.

Selain itu, Confederation of British Industry juga mendesak Pemerintah untuk memangkas pajak windfall pada produksi minyak domestik guna menghidupkan kembali industri migas yang tengah melemah.

Direktur jenderal CBI, Rain Newton-Smith, menyebut Laut Utara sebagai bagian krusial dari transisi energi Inggris, mengutip dari Oilprice.

Ia menilai penghapusan pajak tambahan atas keuntungan produsen domestik serta percepatan proyek Jackdaw dan Rosebank akan mendorong investasi dan aktivitas ekonomi.

Menurutnya, pajak keuntungan energi saat ini justru menekan investasi di Laut Utara dan perlu segera direformasi. 

Ia juga meminta Menteri Energi Ed Miliband untuk memberikan lampu hijau terhadap dua proyek minyak dan gas di lepas pantai barat laut Skotlandia.

Proyek Rosebank dan Jackdaw sebelumnya tertunda setelah pengadilan tinggi memutuskan bahwa izin yang diberikan tidak sah. 

Meski demikian, Newton-Smith menegaskan bahwa persetujuan proyek tersebut penting untuk mendukung produksi energi domestik, menjaga lapangan kerja, serta meningkatkan investasi dan penerimaan pajak.

Tekanan terhadap pemerintah semakin meningkat di tengah konflik Timur Tengah, yang memicu kekhawatiran terhadap keamanan energi. 

Seruan ini juga sejalan dengan pandangan lembaga pemikir yang terkait dengan mantan Perdana Menteri Tony Blair, yang mendorong percepatan pasokan energi domestik guna mengurangi ketergantungan pada impor yang fluktuatif.

Ladang Rosebank, yang mayoritas dimiliki oleh Equinor, diperkirakan menyimpan 300 hingga 500 juta barel minyak, menjadikannya salah satu yang terbesar di perairan Inggris. 

Sementara itu, proyek Jackdaw milik Shell diyakini memiliki cadangan signifikan dan berpotensi mulai beroperasi pada 2027 jika mendapat persetujuan.

Meski kedua proyek telah memiliki lisensi pemerintah, para menteri masih menahan keputusan final. 

Pejabat Kementerian Keuangan Inggris menyatakan bahwa keputusan tersebut berada di tangan kementerian energi, sementara pemerintah tetap menegaskan komitmennya pada kebijakan energi yang lebih luas. (DK)