WASHINGTON - International Monetary Fund (IMF) mengatakan sedikitnya 12 negara tengah bersiap mengajukan pinjaman baru untuk menghadapi lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok akibat perang di Timur Tengah.

Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, menyebut tekanan terbesar dirasakan negara-negara berkembang, terutama di Afrika sub-Sahara.

Seperti dikutip Reuters, Ia juga memperingatkan bahwa dampak penutupan Selat Hormuz bisa memperparah gangguan pasokan, bahkan jika konflik segera berakhir.

Dalam pertemuan musim semi IMF-Bank Dunia di Washington, Georgieva memperkirakan kebutuhan pembiayaan tambahan global bisa mencapai US$20 miliar hingga US$50 miliar.

Dana tersebut dapat berasal dari program pinjaman baru maupun penambahan fasilitas dari sekitar 39 program pembiayaan yang sudah berjalan.

Meski belum menyebut negara secara spesifik, IMF menilai jumlah pemohon bantuan kemungkinan akan terus bertambah. 

Kepala strategi IMF, Christian Mummsen, mengatakan estimasi tersebut masih awal dan bisa meningkat seiring pembahasan dengan negara anggota.

Georgieva menyoroti risiko gangguan fisik rantai pasok, khususnya bagi negara-negara Asia yang bergantung pada pasokan minyak, gas, dan bahan baku dari kawasan Teluk.

Ia menegaskan dampak gangguan tidak akan hilang cepat karena distribusi energi global bergantung pada kapal tanker yang bergerak lambat dan memerlukan waktu berminggu-minggu.

IMF sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2026 sebesar 3,1%, namun skenario terbaru menunjukkan risiko penurunan menjadi sekitar 2,5% jika harga minyak bertahan tinggi, bahkan bisa mendekati 2% dalam skenario terburuk yang mengarah ke resesi global.

Ekonom utama IMF, Pierre-Olivier Gourinchas, menyebut ekonomi dunia kini bergerak menuju skenario yang lebih buruk dari perkiraan awal.

Untuk meredam dampak krisis energi, IMF mendorong negara-negara menghemat penggunaan energi dan mengurangi ketergantungan pada minyak, misalnya dengan kebijakan seperti transportasi publik gratis sementara. 

Namun IMF mengingatkan agar pemerintah tidak memberikan subsidi energi secara luas karena justru dapat memperpanjang tekanan harga dan memicu inflasi.

Direktur urusan fiskal IMF, Rodrigo Valdes, menegaskan subsidi bahan bakar yang menyeluruh berisiko memperburuk inflasi dan mengganggu distribusi pasokan global. 

Ia menyarankan bantuan yang lebih tepat sasaran, seperti transfer tunai sementara bagi kelompok rentan. (DK)