JAKARTA – S&P Global Ratings menilai upaya Danantara merampingkan struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menjadi pedang bermata dua bagi kinerja ekonomi Indonesia.

Seperti yang telah diberitakan IDNFinancials.com sebelumnya, Danantara kini tengah dalam proses berkelanjutan untuk mengonsolidasi 1.068 BUMN menjadi hanya 221 entitas.

Menurut analis S&P, meski dapat mengurangi duplikasi fungsi serta meningkatkan efisiensi, kondisi fundamental sejumlah BUMN masih rapuh. Beberapa entitas bahkan masih berada dalam kondisi gagal bayar dan menjalani proses restrukturisasi utang.

“Utang beberapa BUMN Karya masih tinggi, dan kelayakan kredit di sektor tersebut telah menurun tajam dalam sepuluh tahun terakhir,” tegas analis S&P dalam laporan terbarunya, Kamis (16/4).

Di sisi lain, proses konsolidasi ini akan mendorong perampingan portofolio yang terdiri dari BUMN yang lebih besar namun lebih efisien, sehingga meningkatkan akses ke pendanaan dan tingkat investabilitasnya.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), misalnya, telah mendapat bantuan pendanaan signifikan dari Danantara – meski dalam kasus KRAS, bantuan tersebut tak secara instan memulihkan kondisinya.

Lembaga ini menilai Danantara kini berfokus pada profitabilitas BUMN untuk menjaga kelangsungannya, terutama mengingat Danantara kini masih bergantung pada penerimaan dividen untuk kegiatan investasi lain.

Untuk menjaga arus pendanaan, sejumlah BUMN besar, seperti perbankan hingga PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) dan anggota MIND ID, meningkatkan rasio pembayaran dividen secara signifikan.

Menurut analisis S&P, bank-bank BUMN tercatat menaikkan dividend payout ratio menjadi 65% hingga 92%, dibandingkan kisaran 50% hingga 80% pada tahun-tahun sebelumnya.

Tren serupa juga terjadi pada perusahaan besar seperti PT Pertamina (Persero), dengan dividen yang meningkat hingga empat kali lipat pada 2025.

Hal ini melahirkan dilema lain. “Dalam pandangan kami, rasio pembayaran dividen yang tinggi dapat menekan kapitalisasi bank dan neraca keuangan perseroan dalam jangka panjang,” tegas analis S&P.

Potensi penerimaan dividen terbatas lantas menyebabkan Danantara harus lebih selektif dalam penyaluran pendanaan, dan dapat menyebabkan dukungan yang tidak merata bagi BUMN, misalnya bagi anak usaha atau usaha patungan BUMN.

Di tengah proses restrukturisasi, konflik Timur Tengah dan masalah pasokan energi memperkeruh situasi. S&P menilai bahwa profil kredit dua BUMN energi, Pertamina dan PT PLN (Persero) dipengaruhi oleh kestabilan arus kas dari mekanisme kompensasi pemerintah.

Melalui implementasi PMK 73/2025, pembayaran kompensasi dari pemerintah kepada Pertamina dan PT PLN (Persero) kini dipercepat, dengan 70% dana dapat diterima di bulan berikutnya, sedangkan sisa 30% dibayarkan setelah audit tahunan.

Meski hal ini dapat memperbaiki profil kredit Pertamina dan PLN, percepatan pembayaran kompensasi subsidi berpotensi memberikan tekanan fiskal lebih besar untuk pemerintah.

Pada akhirnya, struktur BUMN yang lebih ramping dan munculnya entitas-entitas utama memang dinilai dapat berkontribusi lebih besar bagi ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, masih ada isu pemerataan manfaat dan munculnya risiko baru terkait pendanaan dan tekanan kredit bagi BUMN dan negara.

“Apakah Danantara bisa mencapai target profit yang ambisius sambil tetap memberikan manfaat ekonomi dalam beberapa tahun ke depan masih belum bisa terlihat,” ujar S&P.

Implementasi perubahan ini, menurut S&P, akan membutuhkan waktu. “Apa pun hasilnya, kinerja ekonomi Indonesia akan tetap erat terkait dengan kinerja Danantara,” pungkas S&P. (ZH)