JAKARTA – Sebuah perangkat besar berbentuk torpedo yang ditemukan di selat strategis antara Bali dan Lombok telah diidentifikasi oleh para analis pertahanan sebagai sistem pemantauan bawah laut milik China.

Namun, Beijing menepis kekhawatiran tersebut dan menyatakan tidak perlu ada interpretasi atau kecurigaan yang berlebihan.

Menurut kantor berita Antara, seorang nelayan menemukan objek sepanjang 3,7 meter tersebut di perairan utara pulau Gili Trawangan, Selat Lombok, pada pekan lalu. Angkatan Laut Indonesia segera membawa perangkat itu ke pangkalan angkatan laut Mataram di Lombok.

"Angkatan laut akan melakukan pemeriksaan mendalam untuk mengidentifikasi perangkat tersebut, termasuk asal, tujuan, dan data yang tersimpan," ujar juru bicara angkatan laut, Laksamana Muda Tunggul.

Seperti dikutip rnz.co.nz (18/04), perangkat tersebut diidentifikasi oleh analis pertahanan maritim HI Sutton sebagai Deep-Sea Real-Time Transmission Mooring System yang dikembangkan oleh Institut Penelitian 710 China.

Sistem ini dirancang untuk ditambatkan ke jangkar di dasar laut sambil mengirimkan data ke asalnya melalui pelampung komunikasi di permukaan. Sensornya memantau suhu, kedalaman, arus, serta suara dan informasi target. "Institut ini berfokus pada serangan dan pertahanan bawah laut," tulis Sutton.

Sistem semacam ini juga digunakan oleh AS, Jepang, dan India. Sutton menilai penemuan pelampung sensor China ini mengkhawatirkan otoritas Indonesia, dan mengindikasikan adanya jaringan sensor China di jalur air strategis untuk membantu operasi kapal selam mereka. Perangkat itu memuat logo China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC).

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan bukan hal yang tidak lazim jika peralatan penelitian laut hanyut ke perairan negara lain akibat malfungsi.

Berpotensi 'Penggunaan Ganda'

Pakar keamanan maritim, Collin Koh, mengatakan susunan sensor tersebut menjadikan sistem ini "mampu melakukan peperangan bawah laut" karena sensor akustiknya bisa mendeteksi kapal selam.

Namun, data yang dikumpulkan memiliki kegunaan militer dan sipil (dual-use). Koh menyebut China sudah lama melakukan pemetaan dasar laut di kawasan tersebut. Ini adalah pertama kalinya ia mengetahui pelampung sensor yang ditambatkan (moored) dikerahkan di wilayah tersebut.

Menurutnya, hal ini konsisten dengan meningkatnya minat China sejak kesepakatan kapal selam nuklir AUKUS milik Australia.

Analis senior Australian Strategic Policy Institute (ASPI), Malcolm Davis, menduga perangkat ini sengaja ditempatkan untuk melacak kapal selam.  "Sehingga di masa perang, mereka berada di posisi yang lebih baik untuk menyerang dan menenggelamkan [mereka]."

Selat Lombok adalah koridor ekonomi dan militer utama antara samudra Hindia dan Pasifik. Dengan kedalaman minimum 250 meter dan lebar 18 kilometer di titik tersempitnya, rute ini menjadi alternatif penting jika Selat Malaka diblokir.

Dr. Koh mengatakan Selat Lombok merupakan rute kritis bagi pasukan militer Australia—atau sekutu yang bermarkas di Australia—untuk melintasi perairan Asia Tenggara menuju Laut China Selatan dan kemungkinan titik konflik seperti Taiwan. "Oleh karena itu, saya percaya ini memiliki kepentingan strategis yang sangat krusial bagi Australia," ungkapnya.

Status legalitas pengoperasian perangkat ini di bawah hukum maritim masih belum jelas.

Peneliti PhD University of New South Wales, Dita Liliansa, mempertanyakan apakah objek tersebut memenuhi syarat sebagai "kapal" di bawah hukum internasional yang berhak atas navigasi di perairan Indonesia. Isu ini makin rumit karena Selat Lombok adalah bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Dr. Koh menambahkan, "Pertanyaannya adalah, bisakah Indonesia menoleransi kegiatan semacam itu yang berpotensi dilihat sebagai merusak keamanan nasional [mereka]?"

Dr. Davis dari ASPI menyebut penemuan ini mengindikasikan "tingkat perilaku agresif" China. Ia memperingatkan bahwa perangkat pemantau semacam ini bisa saja berlokasi di lepas pantai Australia Barat, di mana pangkalan kapal selam utama Australia, HMAS Stirling, berada.

Davis mendesak perlunya kesadaran situasional yang lebih besar. Sebagai catatan, Departemen Pertahanan Australia dilaporkan memiliki Program Investasi Terpadu 2026 yang mencakup dana hingga US$7 miliar untuk sistem maritim nirawak dan peperangan bawah laut, serta US$77 miliar untuk kemampuan maritim permukaan selama dekade mendatang.

Tanggapan Indonesia 

Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan RI, Brigadir Jenderal Rico Sirait, menyatakan pemeriksaan masih berlanjut. "Pada tahap ini, kami tidak ingin menarik kesimpulan prematur atau terlibat dalam spekulasi," katanya. Pemerintah berjanji akan merespons dengan peningkatan pemantauan.

Di sisi lain, Dr. Koh memprediksi pemerintah Indonesia kemungkinan akan membiarkan masalah ini mereda diam-diam. Ia mencontohkan penemuan kendaraan bawah laut tak berawak (UUV) China di Selayar pada Desember 2020 yang akhirnya meredup di publik. Menurut Koh, secara politik dan ekonomi, Indonesia tidak berada dalam posisi untuk meributkan masalah ini secara terbuka. (SF)

Baca Juga: Obligasi yuan makin diminati, tabungan China tembus US$51 triliun