TOKYO - Jepang pada Selasa (21/4) mengumumkan reformasi besar dalam aturan ekspor pertahanan yang sudah berlangsung selama beberapa dekade.

Seperti dikutip Reuters, negara itu mencabut berbagai pembatasan penjualan senjata ke luar negeri, sehingga membuka peluang ekspor kapal perang, rudal, dan berbagai peralatan militer lainnya.

Langkah ini bertujuan memperkuat industri pertahanan Jepang, sekaligus menandai pergeseran dari kebijakan pasifis yang telah membentuk strategi keamanan negara tersebut sejak Perang Dunia II.

Perang di Ukraina dan Timur Tengah juga meningkatkan tekanan pada kapasitas produksi senjata Amerika Serikat, sehingga membuka peluang bagi Jepang.

Di sisi lain, sekutu AS di Eropa dan Asia kini berupaya mencari pemasok alternatif karena komitmen keamanan Washington di bawah Presiden Donald Trump dinilai semakin tidak pasti.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan bahwa tidak ada satu negara pun yang mampu menjaga keamanan sendiri, sehingga kerja sama pertahanan antarnegara menjadi sangat penting.

Perubahan aturan ini menghapus lima kategori pembatasan ekspor yang sebelumnya hanya memperbolehkan penjualan terbatas pada peralatan seperti penyelamatan, transportasi, pengawasan, peringatan, dan penjinakan ranjau.

Ke depan, setiap proposal ekspor akan dievaluasi secara individual oleh pemerintah.

Meski demikian, Jepang tetap mempertahankan prinsip ketat dalam ekspor senjata, termasuk pemeriksaan ketat, pembatasan transfer ke negara ketiga, serta larangan penjualan ke negara yang sedang berkonflik. Namun, pengecualian dapat diberikan jika dianggap penting bagi keamanan nasional.

Filipina menjadi salah satu negara yang menyambut perubahan ini, bahkan disebut berpotensi menjadi pembeli awal kapal perang bekas dari Jepang.

Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro mengatakan bahwa kerja sama ini akan meningkatkan ketahanan dalam negeri sekaligus mendukung stabilitas kawasan.

Jepang dan Filipina, bersama wilayah pulau di barat daya Jepang, merupakan bagian dari konsep “First Island Chain” yang membatasi akses militer China ke Samudra Pasifik.

Seiring meningkatnya pengaruh China di kawasan, kedua negara semakin memperkuat kerja sama keamanan. Pada Januari, mereka menyederhanakan aturan pertukaran peralatan militer, dan pada September menandatangani perjanjian untuk mempermudah operasi militer bersama.

Duta Besar AS untuk Jepang, George Glass, menyebut kebijakan ini sebagai langkah bersejarah yang akan memperkuat pertahanan sekutu sekaligus menjaga stabilitas kawasan.

Di sisi lain, Jepang juga ingin memperkuat industri pertahanannya sendiri.

Perusahaan besar seperti Mitsubishi Heavy Industries mampu memproduksi sistem canggih seperti kapal selam, pesawat tempur, dan rudal, tetapi selama ini bergantung pada pesanan domestik dalam jumlah terbatas.

Dengan memperluas pasar ekspor, Jepang berharap dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi industri pertahanannya.

Selain itu, Jepang tengah mengembangkan jet tempur generasi baru bersama Inggris dan Italia, serta terus meningkatkan anggaran pertahanan hingga mencapai 2% dari PDB, dengan rencana kenaikan lebih lanjut dalam strategi keamanan terbaru. (DK)