JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan mengganti jabatan Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman dan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu.

“Dirjen Anggaran kemarin dipanggil Sekjen Departemen Keuangan, kemudian diberitahu nama penggantinya,” ujar seorang sumber di pemerintahan kepada IDNFinancials.

Sumber tersebut tidak mengetahui alasan detail pergantian ini. “Mungkin ini soal beda mazab, di tengah suasana tekanan fiskal dan strategi subsidi BBM,” ujarnya.

Selain Dirjen Anggaran, seperti dikutip Bloomberg Technoz, Menteri Keuangan juga mengganti Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu juga diganti.

Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai siapa yang akan menggantikan kedua posisi tersebut.

Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (BKLI) Kemenkeu, Deni Surjantoro, menyatakan pihaknya belum mengetahui adanya pergantian tersebut.

“Sampai saat ini tidak ada info hal tersebut,” ujar Deni saat dihubungi Bloomberg Technoz, Selasa (21/4).

Di sisi lain, Kemenkeu juga telah menunjuk Plt. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, yakni Herman Saheruddin, untuk menggantikan Masyita Crystallin.

Informasi ini diperoleh melalui laman resmi djspsk.kemenkeu.go.id.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah merotasi lima pejabat eselon II di lingkungan kementerian.

Bahkan, bulan lalu sebanyak 1.585 pejabat Kemenkeu, termasuk 44 pejabat pimpinan pratama eselon II, turut mengalami rotasi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2026 tentang Pengukuhan dalam Jabatan pada Lembaga National Single Window.

Belum Revisi Anggaran

Terkait dengan anggaran negara, Menteri Keuangan, sebelumnya menegaskan pemerintah belum berencana merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 meski perekonomian global saat ini diwarnai ketidakpastian imbas perang AS dan Iran.

Pemerintah belum melihat adanya kebutuhan mendesak untuk merombak APBN karena kondisi fiskal dinilai masih cukup kuat, ditopang oleh kinerja penerimaan negara yang kian membaik.

“Banyak pertanyaan dari media, apakah pemerintah akan segera mengubah APBN? Belum. Dari sisi penerimaan negara, kondisinya masih cukup baik,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan sejak awal APBN 2026 memang dirancang dalam posisi defisit guna memberikan ruang bagi pemerintah mendorong aktivitas ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga berupaya mempercepat penyerapan belanja sejak awal tahun agar dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha bisa dirasakan lebih cepat.

Namun, menurut seorang analis, revisi itu diperlukan juga untuk merespons 2 lembaga rating Moodys (Februari 2026) dan Fitch (Maet 2026) yang baru baru ini telah menurunkan outlook dari stabil menjadi negatif.

"Investor melihat APBN sebagai 'kompas ekonomi'. Kalau tidak disesuaikan dengan realitas maka kepercayaan pasar bisa turun dan bisa berdampak ke nilai tukar dan investasi." (DK/MT)