Uang beredar naik 9,7% jadi Rp10.355 triliun, apa artinya?

Sabtu, 25 April 2026

image

JAKARTA – Bank Indonesia mengungkapkan jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) pada Maret 2026 tumbuh mencapai Rp10.355,1 triliun.

Jumlah itu meningkat 9,7% secara tahunan, serta lebih tinggi dari pertumbuhan Februari 2026 yang mencapai 8,7%.

Direktur Departemen Komunikasi BI, Anton Pitono, menyebut kenaikan itu ditopang pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 14,4% secara tahunan. Sementara itu, uang kuasi yang mencakup tabungan dan deposito tumbuh 5,2%.

“Perkembangan M2 pada Maret 2026 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) dan penyaluran kredit,” jelas Anton, dalam keterangan yang disampaikan pada Kamis (23/4) kemarin.

Data BI menyebut tagihan bersih ke pemerintah pusat melonjak 39,2% secara tahunan, lebih tinggi dari pertumbuhan Februari 2026 yang mencapai 25,6%.

Di sisi lain, angka penyaluran kredit tumbuh 8,9% secara tahunan pada Maret, menjadi Rp8.516 triliun. Pertumbuhan relatif stabil dari pada bulan sebelumnya.

“Tetap positifnya penyaluran kredit terutama didorong oleh penyaluran kredit kepada debitur korporasi dan perorangan, yang tumbuh masing-masing 14% dan 3%,” tulis BI dalam laporannya.

Sejalan dengan kinerja pertumbuhan kredit, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2026 tumbuh 10,7% secara tahunan, menjadi Rp9.685,5 triliun.

Pertumbuhan ini melampaui periode Februari 2026, di mana penghimpunan DPK hanya tumbuh 9,2% menjadi Rp9.447 triliun. (KR)

Apa Artinya?

Menurut seorang analis, data uang beredar ini dalam konteks siklus ekonomi bisa dibaca dalam beberapa segi.

Pertama. Growth M1 yang lebih tinggi dari M2 mencerminkan percepatan uang di rekening giro dan kas dibanding deposito. “Ini dapat mengindikasikan aktivitas transaksi yang masih berlangsung, atau meningkatnya preferensi likuiditas di tengah ketidakpastian.”

Kedua. Kenaikan “government operations” yang tercermin dari lonjakan tagihan bersih ke pemerintah pusat kemugkinan berkaitan dengan siklus fiskal, termasuk periode pembayaran pajak serta tingginya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada kuartal berjalan.

Ketiga. Pelemahan kredit individu terutama berkaitan dengan moderasi permintaan di sektor otomotif dan properti. "Saya duga pelemahan kredit terutama didorong oleh dua sektor tersebu, yang tidak serta-merta dapat diartikan sebagai penurunan konsumsi agregat secara keseluruhan."

Keempat. Pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibanding kredit mencerminkan kondisi likuiditas perbankan yang masih longgar, namun disertai melambatnya permintaan kredit baik dari korporasi maupun rumah tangga. (KR/MT)