JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan bahwa gelombang kebijakan proteksionis Amerika Serikat (AS) terus mengguncang dinamika ekonomi global.

Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta, Jumat (28/11), ia menyebut ketegangan geopolitik yang belum menunjukkan tanda mereda akan membuat prospek ekonomi dunia tetap suram hingga 2026–2027.

“Ketegangan politik berlanjut dan kita belum tahu kapan akan berakhir. Penting untuk waspada, seperti nasihat Ronggowarsito. Prospek ekonomi global masih meredup pada tahun 2026 dan 2027,” ujar Perry dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia dikantor BI, Jakarta Pusat, Jumat (28/11).

Perry menjabarkan lima karakter utama yang membentuk lanskap ekonomi global ke depan. Pertama, kebijakan tarif AS yang tidak kunjung reda dinilai akan menekan perdagangan internasional, memperlemah multilateralisme, dan mendorong lahirnya blok-blok kerja sama baru.

“Kedua, pertumbuhan ekonomi dunia melambat, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok. Sementara Uni Eropa, India, Indonesia cukup baik. Penurunan inflasi lebih lambat mempersulit kebijakan moneter Bank Sentral,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, karakteristik ketiga adalah meningkatnya tekanan fiskal akibat tingginya utang pemerintah dan suku bunga di negara maju, yang menurutnya “pada akhirnya menciptakan beban tambahan bagi negara-negara berkembang.”

Perry juga menyoroti risiko baru dalam sistem keuangan global, yang ia sebut sebagai karakteristik keempat. Lonjakan transaksi produk derivatif berisiko tinggi yang melibatkan hedge fund berpotensi memicu arus keluar modal dan menekan pasar negara berkembang.

Sementara itu, maraknya penggunaan uang kripto dan stablecoin menjadi karakteristik kelima. “Kelima, maraknya uang kripto dan stable coin tidak selesai. Belum ada pengaturan dan pengawasan yang jelas. Sinilah perlunya Central Bank Digital Currency,” kata Perry.

Ia menegaskan Indonesia perlu merespons seluruh dinamika tersebut dengan kebijakan yang konsisten menjaga stabilitas, memperkuat pertumbuhan, dan membangun ketahanan ekonomi yang semakin mandiri. “Indonesia tidak terkecuali perlu respons kebijakan yang tepat, menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan tangguh dan mandiri,” ujar Perry.(DH)