JAKARTA - Uni Eropa memasukkan satu terminal minyak di Indonesia dalam paket sanksi terbaru terhadap Rusia, menandai perluasan jangkauan kebijakan tersebut hingga ke infrastruktur di negara ketiga.

Dalam paket sanksi ke-20 yang diumumkan 23 April 2026l, Uni Eropa mencantumkan pelabuhan Karimun Oil Terminal sebagai bagian dari langkah “port infrastructure ban”.

Terminal ini dinilai Uni Eropa memiliki keterkaitan dengan aktivitas “shadow fleet” Rusia, jaringan kapal yang digunakan untuk mengangkut minyak guna menghindari pembatasan harga yang diberlakukan Barat.

Langkah ini menjadi yang pertama kalinya Uni Eropa memasukkan pelabuhan di luar Rusia dalam daftar sanksi terkait sektor energi.

Meski demikian, pengumuman tersebut tidak menyebut Indonesia sebagai negara yang terlibat secara langsung dalam pelanggaran sanksi. Fokus kebijakan tetap diarahkan pada fasilitas dan jaringan logistik yang dinilai terhubung dengan ekosistem ekspor minyak Rusia.

Tanggapan PT Oil Terminal Karimun 

Manajemen PT Oil Terminal Karimun (OTK) pada 24 April 2026, memberi tanggapan terkait publikasi Council Regulation (EU) 2026/506 tertanggal 23 April 2026, yang mengubah Regulation (EU) No 833/2014 mengenai langkah-langkah pembatasan sehubungan dengan tindakan Rusia yang mendestabilisasi situasi di Ukraina. [Selengkapnya: baca di sini]

OTK memandang perlu untuk memberikan klarifikasi mengenai posisi hukum dan faktual, karena penyebutan “Karimun Oil Terminal, Indonesia” telah banyak disalahpahami.

Pertama, perseroan menegaskan sejak awal, baik PT Oil Terminal Karimun maupun terminalnya tidak ditetapkan sebagai entitas hukum yang dikenai sanksi berdasarkan regulasi tersebut. Penyebutan tersebut semata-mata merujuk pada daftar infrastruktur atau lokasi dalam lampiran yang berkaitan dengan pelabuhan dan infrastruktur.

OTK juga menekankan bahwa “Karimun Oil Terminal, Indonesia” bukan merupakan nama hukum terdaftar PT Oil Terminal Karimun, bukan pula penamaan korporasi OTK, serta tidak merupakan, dan tidak boleh ditafsirkan sebagai, penetapan PT Oil Terminal Karimun sebagai entitas hukum yang dikenai sanksi.

Meski demikian, OTK tidak menerima dasar faktual atas pencantuman referensi tersebut. Referensi ini telah menimbulkan kekhawatiran serius terhadap reputasi OTK, mitra bisnisnya, serta kegiatan usaha yang sah di fasilitas tersebut sesuai yurisdiksi dan kerangka regulasi Indonesia.

OTK dengan tegas menolak segala anggapan bahwa perseroan secara sadar terlibat dalam penghindaran sanksi, aktivitas shadow fleet, praktik pelayaran yang menyesatkan, dokumentasi kargo palsu, atau kegiatan apa pun yang bertujuan melemahkan sanksi maupun aturan maritim yang berlaku.

Untuk membantu pelanggan, bank, perusahaan asuransi, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya memahami implikasi hukum sebenarnya dari paket sanksi Uni Eropa ini, OTK menjelaskan posisi tersebut dalam tiga tingkat kerangka sanksi Uni Eropa:

Pertama, entitas hukum yang dikenai sanksi / pihak yang diblokir. Kategori ini melibatkan pembekuan aset dan pembatasan langsung terhadap perusahaan atau individu tertentu yang disebutkan secara eksplisit. "OTK tidak termasuk dalam kategori ini," tulis manajemen OTK

Kedua, operator atau perusahaan yang terdaftar dan dikenai pembatasan langsung. Kategori ini mencakup perusahaan, pedagang, lembaga keuangan, operator kapal, atau pihak lain yang disebutkan secara eksplisit dan dikenai pembatasan khusus oleh Uni Eropa. OTK juga tidak termasuk dalam kategori ini.

Ketiga, infrastruktur terdaftar / lokasi yang dirujuk Kategori ini mencakup pelabuhan, kanal, atau infrastruktur yang disebutkan dalam lampiran untuk tujuan Pasal 5ae.

Dalam kategori inilah “Karimun Oil Terminal, Indonesia” muncul. OTK menegaskan bahwa istilah ini bukan nama hukum terdaftar PT Oil Terminal Karimun maupun nama hukum fasilitasnya. Ini hanyalah referensi deskriptif terhadap infrastruktur atau lokasi dan tidak boleh ditafsirkan sebagai penetapan hukum atau sanksi terhadap PT Oil Terminal Karimun.

Dengan demikian, OTK tidak ditetapkan sebagai entitas hukum yang dikenai sanksi. Regulasi Uni Eropa tersebut tidak memberlakukan pembekuan aset terhadap OTK dan tidak menetapkan sebagai pihak yang dikenai sanksi, dan tidak menyatakan bahwa perseroan dimiliki, dikendalikan, dioperasikan oleh, atau bertindak atas nama pihak yang dikenai sanksi.

Dampak hukum dari referensi tersebut berkaitan dengan infrastruktur.

Hal ini mengatur ruang lingkup transaksi yang dapat dilakukan oleh operator Uni Eropa dan pihak yang diatur oleh Uni Eropa terhadap infrastruktur yang tercantum, dengan tetap memperhatikan pengecualian dan batasan yang berlaku dalam hukum Uni Eropa. Hal ini tidak boleh disalahartikan sebagai larangan global atas penggunaan fasilitas OTK oleh semua pihak non-Uni Eropa.

Dalam hukum sanksi Uni Eropa, pembatasan yang relevan berlaku apabila terdapat keterkaitan dengan Uni Eropa, termasuk individu Uni Eropa, entitas yang didirikan di Uni Eropa, kapal berbendera Uni Eropa, wilayah Uni Eropa, atau layanan yang diatur Uni Eropa. Transaksi yang sepenuhnya dilakukan di luar Uni Eropa oleh pihak non-Uni Eropa tidak otomatis menjadi aktivitas yang dikenai sanksi Uni Eropa.

OTK secara khusus menyatakan kekhawatirannya bahwa referensi tersebut tampaknya dipengaruhi oleh laporan publik yang tidak akurat, tidak terverifikasi, dan menyesatkan, yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dari fasilitas OTK.

OTK menegaskan tidak memiliki tangki minyak mentah dan tidak mengoperasikan fasilitas penyimpanan maupun penanganan minyak mentah.

"Setiap tuduhan yang menyiratkan bahwa OTK memfasilitasi penyimpanan, penyamaran, pencampuran, atau pemindahan minyak mentah Rusia melalui infrastruktur minyak mentah adalah tidak benar secara faktual," tulis manajemen OTK.

OTK memiliki kontrol kepatuhan dan pemeriksaan mitra bisnis yang kuat. OTK tidak menerima atau memberikan layanan kepada perusahaan yang dikenai sanksi. Prosedur kepatuhan mencakup pemeriksaan mitra bisnis, pengecekan terkait kapal, peninjauan dokumentasi, kontrol terkait kargo, serta kerja sama dengan bank, perusahaan asuransi, pelanggan, regulator, dan otoritas yang berwenang.

Pada saat yang sama, peran OTK terbatas pada operasi terminal yang sah berdasarkan kontrak dengan pelanggan. OTK bukan pemilik, operator, penyewa (charterer), pengelola, penjamin asuransi, pemberi pembiayaan, pemilik kargo, atau perencana pelayaran kapal pihak ketiga yang ditunjuk oleh pelanggan, dan juga bukan pemilik kargo milik pelanggan.

Tanggung jawab atas kepemilikan kapal, penyewaan, pengelolaan, asuransi, bendera, riwayat pelayaran, penggunaan AIS, kepentingan kargo, serta kepatuhan terhadap sanksi berada pada pemilik kapal, penyewa, pengelola, agen, pemilik kargo, dan pihak terkait lainnya.

Tanpa mengurangi tanggung jawab pihak-pihak tersebut, OTK tetap melakukan peninjauan kepatuhan secara ketat terhadap pelanggan dan aktivitas terkait.

Perseroan hanya menerima pelanggan dan transaksi yang sesuai dengan peraturan lokal dan internasional yang berlaku. OTK berhak, dan selalu mempertahankan hak tersebut, untuk menolak atau menghentikan layanan apabila terdapat kekhawatiran terkait kepatuhan.

OTK selalu beroperasi sesuai dengan hukum Indonesia, peraturan pelabuhan dan kepabeanan yang berlaku, persyaratan lingkungan dan keselamatan, serta standar maritim internasional yang relevan. OTK tetap berkomitmen terhadap operasi yang sah, transparansi, integritas operasional, tanggung jawab lingkungan, serta kerja sama penuh dengan otoritas dan pemangku kepentingan terkait.

Manajemen sedang menelaah regulasi tersebut dan akan berinteraksi secara konstruktif dengan para pemangku kepentingan terkait untuk meminta klarifikasi dan koreksi atas asumsi faktual yang tidak akurat. "OTK mempertahankan seluruh haknya untuk melindungi reputasi, karyawan, pelanggan, serta kegiatan usaha yang sah." (DK/MT)