Tekan impor BBM, Pemerintah genjot B50 dan E20
Selasa, 28 April 2026

JAKARTA – Pemerintah terus mendorong implementasi program biodiesel B50 dan bioetanol E20 sebagai langkah utama untuk menekan impor bahan bakar sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan percepatan penggunaan biofuel, bersama optimalisasi lifting minyak, menjadi strategi penting menghadapi krisis energi global yang dipicu konflik di Timur Tengah.
Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan produksi minyak dalam negeri, mengutip dari ANTARA.
Setelah itu, diversifikasi energi melalui program B50 perlu dipercepat karena dapat mengurangi impor solar, disusul dengan percepatan implementasi program E20.
Program mandatori biodiesel B50 dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli mendatang.
Skema ini diperkirakan mampu menekan konsumsi bahan bakar fosil sekitar 4 juta kiloliter per tahun.
Selain itu, penerapan B50 juga diproyeksikan menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun atau sekitar US$9,18 miliar pada 2026.
Campuran B50 terdiri dari 50% crude palm oil (CPO) dan 50% solar fosil. Saat ini program tersebut masih dalam tahap uji jalan yang telah berlangsung sejak 9 Desember 2025.
Sementara itu, program E20 yang mencampurkan 20% bioetanol ke dalam bensin ditargetkan wajib diterapkan pada 2028 guna menekan impor bensin.
Untuk mendukung target tersebut, Kementerian ESDM berencana memulai produksi bioetanol pada 2027 di Merauke, Papua Selatan.
Program ini terhubung dengan proyek food estate pemerintah yang menargetkan pengembangan 500.000 hektare lahan tebu.
Selain biofuel, pemerintah juga tengah mengkaji pemanfaatan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG yang masih mendominasi pasokan domestik.
Bahlil menjelaskan konsumsi LPG nasional saat ini mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton.
Karena itu, pemerintah perlu mencari solusi energi alternatif yang lebih berkelanjutan.
Meski demikian, ia memastikan cadangan energi nasional dalam jangka pendek masih dalam kondisi aman, termasuk untuk BBM seperti solar dan bensin yang berada di atas standar minimum nasional. (DK)