JAKARTA – Perubahan terbaru dalam kebijakan tarif Amerika Serikat berpotensi menambah defisit anggaran federal hingga US$1,1 triliun dalam 10 tahun ke depan, menurut Direktur Congressional Budget Office (CBO) yang independen, Phillip Swagel.

Seperti dikutip Bloomberg, Ia mengatakan perhitungan pasti masih sulit dilakukan karena pemerintah AS masih terus menyesuaikan kebijakan perdagangan dan tarif impor.

Menurut Swagel, keputusan Mahkamah Agung AS yang membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam memberlakukan tarif menggunakan kekuasaan darurat ekonomi secara sepihak telah menghapus potensi pemasukan sekitar US$2 triliun selama satu dekade.

Sebagai respons, pemerintahan Trump mencoba mengganti sumber pendapatan tersebut melalui kebijakan perdagangan lain, namun nilainya diperkirakan hanya mencapai US$800 miliar hingga US$900 miliar, atau kurang dari setengah dari pendapatan yang hilang akibat putusan pengadilan tersebut.

Dengan kondisi itu, defisit anggaran selama 10 tahun diperkirakan meningkat sekitar US$1,1 triliun karena sebagian tarif dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sementara sebagian lainnya dikembalikan lewat kebijakan baru pemerintah.

Swagel menegaskan pemerintah masih memiliki kewenangan besar untuk menetapkan tarif baru maupun mengubah kebijakan yang ada, sehingga proyeksi akhir masih sangat bergantung pada langkah berikutnya dari administrasi Trump.

Selain isu tarif, ia juga menyoroti dampak perang Iran terhadap ekonomi AS. 

Menurutnya, kenaikan harga energi akibat konflik tersebut telah mengimbangi manfaat dari pemotongan pajak yang diberlakukan pada 2025.

Ia menjelaskan bahwa beban harga energi yang lebih tinggi bagi rumah tangga secara umum telah menutup keuntungan dari insentif pajak tersebut.

Meski demikian, masih ada faktor lain seperti investasi bisnis dan tekanan inflasi yang ikut memengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan.

 CBO sendiri belum memperbarui proyeksi anggaran dan ekonomi terbaru karena masih menunggu perkembangan lebih lanjut. (DK)