JAKARTA – China akan mencatatkan obligasi negara (sovereign bond) di pasar domestik Indonesia setelah tercapainya kesepakatan penerbitan obligasi pemerintah secara timbal balik antara kedua negara. 

Seperti dikutip ASIA TIMES, langkah ini dinilai menjadi terobosan strategis yang memperkuat integrasi keuangan regional Asia.

Melalui kesepakatan tersebut, untuk pertama kalinya China diperbolehkan menerbitkan obligasi negara berdenominasi yuan langsung di pasar modal domestik Indonesia. 

Sebaliknya, Indonesia juga memperoleh hak serupa untuk menerbitkan obligasi negara di pasar China.

Skema ini melampaui kerja sama keuangan konvensional seperti swap line maupun cross-listing, karena membuka hubungan institusional yang lebih dalam antara dua pasar surat utang terbesar di Asia.

Di tengah ketidakpastian geopolitik global, terutama konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi dan inflasi di negara-negara Barat, obligasi pemerintah China dinilai semakin menarik sebagai alternatif aset aman selain surat utang Amerika Serikat.

China menawarkan kombinasi inflasi yang relatif terkendali, surplus transaksi berjalan, serta nilai tukar yang lebih stabil dibanding banyak negara berkembang berbasis komoditas. 

Selain itu, kebijakan moneter Bank Sentral China juga dianggap lebih dapat diprediksi dibanding Federal Reserve AS yang masih menghadapi dilema antara suku bunga tinggi dan tekanan inflasi.

Masuknya dana global dari sovereign wealth fund, bank sentral, hingga investor institusi ke obligasi pemerintah China memberi Beijing ruang pembiayaan yang lebih murah untuk restrukturisasi ekonomi domestik, termasuk mengurangi utang pemerintah daerah dan mendukung sektor strategis seperti teknologi.

Volatilitas pasar energi juga meningkatkan minat eksportir minyak dari kawasan Teluk untuk mendiversifikasi aset mereka dari dolar AS ke obligasi pemerintah China. 

Langkah ini menjadi lindung nilai terhadap ketidakpastian geopolitik dan potensi sanksi Amerika Serikat.

Bagi China, kerja sama dengan Indonesia membawa manfaat geoekonomi yang besar.

Pertama, kesepakatan ini membuka jalur langsung penyerapan likuiditas rupiah ke dalam aset berdenominasi yuan, sekaligus memperdalam pasar yuan offshore tanpa harus membuka penuh arus modal.

Kedua, biaya transaksi perdagangan bilateral dapat ditekan karena institusi Indonesia dapat menggunakan obligasi pemerintah China sebagai jaminan dalam penyelesaian transaksi rupiah-yuan.

Ketiga, langkah Indonesia berpotensi menjadi preseden bagi negara ASEAN lain seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam bahwa integrasi keuangan dengan China tetap sejalan dengan kedaulatan ekonomi nasional.

Kesepakatan ini juga memperkuat ambisi jangka panjang China untuk menginternasionalkan yuan dan membangun arsitektur keuangan Asia yang lebih mandiri dari dominasi sistem berbasis dolar AS.

Jika bank sentral ASEAN mulai menempatkan cadangan devisa dalam obligasi pemerintah China, ketergantungan terhadap US Treasury perlahan akan berkurang. 

Hal ini memberi Beijing pengaruh geopolitik yang lebih besar sekaligus menjadi perlindungan finansial terhadap potensi tekanan ekonomi dari Barat. (DK)