JAKARTA – Pemangkasan target output nikel Indonesia dapat memaksa pasar internasional merambah ke negara lain untuk mendiversifikasi suplai guna memenuhi permintaan, menurut analisis EBC Financial Group.

Seperti yang diberitakan IDNFinancials sebelumnya, pemerintah Indonesia telah memangkas RKAB nikel sekitar 30% di tahun 2026 ke level 260–270 juta metrik ton, guna menjaga stabilitas harga.

Di sisi lain, kebutuhan bijih nikel untuk fasilitas pemurnian atau smelter domestik mencapai 340–350 juta metrik ton.

Kesenjangan ini menciptakan defisit sekitar 80–100 juta WMT, yang berpotensi menekan tingkat utilisasi smelter dari sekitar 90% menjadi 70–75% pada 2026.

Padahal, menurut data EBC, pada tahun 2024, Indonesia merupakan pemasok 60,2% nikel global. Dengan demikian, dampak dari pengetatan suplai ini tak hanya selesai di dalam negeri, namun berisiko menyebar ke negara lain.

"Mereka berupaya menutupi kekurangan di dalam sistem produksi dan pengolahan nikel terbesar di dunia, bukan sekadar menggantikan volume kecil yang hilang," ujar Sana Ur Rehman, Financial Market Analyst EBC Financial Group, kepada IDNFinancials.

Filipina jadi opsi diversifikasi

Dalam skala global, The United States Geological Survey (USGS) memperkirakan Indonesia memproduksi 2,6 juta ton nikel pada tahun 2025.

Sementara itu, Filipina mengekor jauh di belakang dengan produksi 270 ribu ton, disusul Kanada dengan 140 ribu ton, Brazil 70 ribu ton, dan Australia 45 ribu ton.

"Melihat pola perdagangan saat ini, Filipina menjadi kandidat paling realistis dalam jangka pendek untuk mengisi sebagian kekurangan pasokan tersebut," imbuh Sana Ur Rehman.

Namun, kapasitas Filipina sendiri terbatas. Data USGS yang dikutip EBC menyebutkan bahwa produksi nikel negara tersebut justru ambles hingga 24% pada 2025 seiring beberapa tambang yang memangkas produksi.

Padahal, Filipina masih mengandalkan ekspor bijih nikel, dengan skala hilirisasi nikel yang belum berkembang karena terhambat "biaya energi yang tinggi, infrastruktur yang kurang mumpuni, ketidakpastian kebijakan, dan penundaan izin."

Di luar Asia, kapasitas suplai nikel juga sulit ditingkatkan. EBC menyebutkan bahwa proyek tambang di Australia dan Kanada umumnya membutuhkan modal yang besar, dan timeline waktu produksi yang lebih panjang.

Dengan demikian, analis EBC memproyeksikan Filipina hanya berperan terbatas sebagai alternatif untuk pemasok bijih nikel, alih-alih menggantikan dominasi Indonesia di industri nikel global.

"Hingga saat ini belum terlihat adanya jalur yang jelas dalam satu hingga tiga tahun ke depan untuk benar-benar menggantikan peran Indonesia, baik dari sisi pasokan bijih, kapasitas pengolahan, maupun pengaruh di pasar," tegas Sana Ur Rehman.

Danantara masuk Weda Bay Nickel?

Di tengah pengetatan suplai, pemerintah juga mulai memperkuat kontrol terhadap aset strategis di industri nikel.

Laporan Mysteel menyebutkan bahwa Danantara tengah mempertimbangkan untuk mengambil alih sekitar 38,7% saham milik Eramet asal Prancis di PT Weda Bay Nickel.

Weda Bay Nickel merupakan salah satu tambang nikel terbesar di dunia, dengan kepemilikan mayoritas oleh Tsingshan asal China sebesar 51,3%, sementara Eramet mengendalikan 37,8% dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) sebesar 10%.

Melansir laman resminya, Weda Bay Nickel mencatatkan produksi hingga 36,3 metrik ton per 2023. Selain itu, fasilitas RKEF di bawah pengawasan Tsingshan di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) memproduksi 30 ribu ton nikel.

Namun, seiring dengan pemangkasan RKAB nikel tahun ini, Eramet menyebutkan akan menghentikan produksi sementara mulai Mei 2026. (ZH)