DUBAI – Iran pekan lalu memperingatkan bahwa kabel bawah laut di Selat Hormuz merupakan titik rentan bagi ekonomi digital kawasan, sehingga meningkatkan kekhawatiran mengenai potensi serangan terhadap infrastruktur penting.

Seperti dikutip Reuters (28/04/26), jalur air sempit yang sudah menjadi titik kemacetan (chokepoint) bagi pengiriman minyak global ini ternyata sama vitalnya untuk dunia digital.

Kabel serat optik atau listrik yang ditanam di dasar laut mentransmisikan data dan daya yang membawa sekitar 99% lalu lintas internet dunia, menurut ITU, badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk teknologi digital.

Beberapa kabel melintasi dasar laut selat tersebut, menghubungkan negara-negara dari India dan Asia Tenggara ke Eropa melalui negara-negara Teluk dan Mesir, serta sangat esensial untuk layanan cloud dan komunikasi daring antaranegara.

Potensi ancaman ini diperparah oleh perang Iran yang kini mendekati dua bulan. Konflik tersebut telah membawa gangguan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada pasokan energi global dan infrastruktur regional, termasuk hantaman pada pusat data Amazon Web Services di Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA).

Meski kabel bawah laut sejauh ini masih terhindar, risiko tidak langsung tetap membayangi akibat kapal rusak yang secara tidak sengaja menabrak kabel karena menyeret jangkar.

Analis Geopolitik dan Energi Masha Kotkin mengingatkan insiden tahun 2024, ketika kapal komersial yang diserang oleh Houthi yang bersekutu dengan Iran terapung di Laut Merah dan memutus kabel dengan jangkarnya.

“Dalam situasi operasi militer aktif, risiko kerusakan yang tidak disengaja meningkat, dan semakin lama konflik ini berlangsung, semakin tinggi kemungkinan kerusakan yang tidak disengaja,” tegas Kotkin.

Ia menjelaskan bahwa kabel yang rusak dapat menyebabkan internet melambat atau mati, gangguan e-commerce, keterlambatan transaksi keuangan, hingga dampak ekonomi luas.

Dampak ekonomi tersebut menjadi taruhan besar bagi negara-negara Teluk, khususnya UEA dan Arab Saudi, yang telah menginvestasikan miliaran dolar dalam kecerdasan buatan (AI) dan infrastruktur digital untuk mendiversifikasi ekonomi dari minyak.

Kedua negara telah mendirikan perusahaan AI nasional yang melayani pelanggan di seluruh kawasan, yang bergantung pada kabel bawah laut untuk memindahkan data secara cepat.

Jaringan utama melalui Selat Hormuz ini mencakup Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1) yang menghubungkan Asia Tenggara ke Eropa via Mesir, dengan titik pendaratan di UEA, Oman, Qatar, dan Arab Saudi.

Selain itu, terdapat jaringan FALCON yang menghubungkan India dan Sri Lanka ke negara-negara Teluk, Sudan, dan Mesir, serta Gulf Bridge International Cable System yang menghubungkan seluruh negara Teluk termasuk Iran.

Jaringan tambahan juga sedang dibangun, termasuk sistem yang dipimpin oleh Ooredoo dari Qatar.

Dari sisi teknis, Komite Perlindungan Kabel Internasional (ICPC) mencatat bahwa meski total panjang kabel kapal selam tumbuh pesat antara 2014 hingga 2025, jumlah gangguan tetap stabil di kisaran 150–200 insiden per tahun.

Sabotase yang disponsori negara memang berisiko, namun 70–80% gangguan disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak disengaja, terutama penangkapan ikan dan jangkar kapal.

Alan Mauldin, direktur penelitian di firma riset telekomunikasi TeleGeography, menambahkan risiko lain seperti arus bawah laut, gempa bumi, gunung berapi bawah laut, dan topan.

Industri mengatasi risiko tersebut dengan mengubur kabel, melapisinya dengan baja, serta memilih rute yang lebih aman.

Untuk perbaikannya, meski tidak terlalu rumit secara teknis, pengamanan kabel di zona konflik menjadi tantangan tersendiri.

Keputusan pemilik kapal perbaikan dan perusahaan asuransi dapat dipengaruhi oleh risiko kerusakan akibat pertempuran atau keberadaan ranjau.

“Seringkali salah satu masalah terbesar dalam perbaikan adalah mendapatkan izin ke perairan tempat kerusakan terjadi. Proses ini bisa memakan waktu lama dan menjadi kendala utama,” ujar Mauldin.

Pasca-konflik, industri juga akan menghadapi tantangan untuk menyurvei ulang dasar laut guna menentukan posisi kabel yang aman serta menghindari kapal atau benda yang mungkin tenggelam selama konflik.

Tingkat dampak kerusakan bergantung pada seberapa besar operator jaringan bergantung pada kabel tersebut dan alternatif yang dimiliki, menurut TeleGeography.

Namun para ahli sepakat bahwa, meski tautan berbasis darat dapat mencegah hilangnya konektivitas secara total, sistem satelit bukanlah pengganti yang layak karena tidak mampu menangani volume lalu lintas yang sama dan biayanya lebih mahal.

Mauldin menambahkan bahwa satelit tetap bergantung pada koneksi jaringan berbasis darat dan lebih cocok untuk objek bergerak seperti pesawat dan kapal.

“Satelit bukanlah alternatif yang bisa begitu saja ditukar,” ujarnya.

Kotkin turut menambahkan bahwa jaringan orbit bumi rendah seperti Starlink saat ini masih menjadi “solusi butik” yang belum dapat diskalakan untuk jutaan pengguna. (SF)