JAKARTA - CEO JPMorgan Chase, Jamie Dimon, memperingatkan potensi krisis di pasar obligasi seiring meningkatnya utang pemerintah global. Ia meminta pembuat kebijakan bertindak sebelum tekanan pasar memaksa penyesuaian.

Seperti dikutip Cnbc, pernyataan itu disampaikan dalam konferensi investasi yang digelar dana kekayaan negara Norwegia. Menanggapi pertanyaan soal lonjakan utang global, Dimon mengatakan, “Dengan kondisi saat ini, akan terjadi semacam krisis obligasi, dan kemudian kita harus menghadapinya.”

Ia menilai krisis tetap bisa diatasi, namun menekankan pentingnya langkah pencegahan. “Aku tidak terlalu khawatir kita akan mampu mengatasinya,” katanya. “Aku hanya berpikir kedewasaan seharusnya mengatakan bahwa kita harus menghadapinya, bukan membiarkannya terjadi.”

Dimon menyoroti akumulasi risiko yang meningkat, mulai dari geopolitik, harga minyak, hingga defisit anggaran. Menurut dia, kombinasi faktor tersebut berpotensi memicu gejolak yang sulit diprediksi. “Tingkat faktor-faktor yang menambah risiko cukup tinggi, seperti geopolitik, minyak, dan defisit pemerintah,” ujarnya.

Ia menambahkan ketidakpastian timing krisis membuat respons dini menjadi krusial. “Masalah itu mungkin akan hilang, tetapi mungkin juga tidak, dan kita tidak tahu rangkaian peristiwa apa yang menyebabkan masalah ini.”

Krisis obligasi, menurut Dimon, dapat ditandai lonjakan imbal hasil dan menurunnya likuiditas pasar, yang biasanya memaksa bank sentral turun tangan sebagai pembeli terakhir. Ia mencontohkan gejolak pasar obligasi Inggris pada 2022 yang memaksa Bank of England melakukan intervensi.

Dalam wawancara tersebut, Dimon juga menyoroti risiko siklus kredit. Ia menilai kredit swasta senilai sekitar US$1,7 triliun belum menjadi ancaman sistemik. Namun, perlambatan serentak di berbagai sektor pinjaman berpotensi berdampak lebih berat dari perkiraan.

“Kita sudah lama tidak mengalami resesi kredit, jadi ketika kita mengalaminya, itu akan lebih buruk dari yang orang kira,” katanya. “Mungkin akan mengerikan.” Sementara itu, utang global mencapai rekor US$348 triliun pada akhir 2025 setelah bertambah hampir US$29 triliun dalam setahun, menurut laporan Institute of International Finance (IIF).

Kenaikan ini didorong terutama oleh belanja pemerintah yang menyumbang lebih dari US$10 triliun. Amerika Serikat, China, dan kawasan euro mencatat sekitar tiga perempat dari total lonjakan tersebut.

Laporan Global Debt Monitor menunjukkan pergeseran struktur utang global dari sektor swasta ke sektor publik akibat defisit fiskal yang persisten. Pasar obligasi menyerap penerbitan utang dalam jumlah besar sejak awal tahun.

Sebagai proporsi terhadap produk domestik bruto (PDB), rasio utang global turun tipis menjadi sekitar 308% pada 2025, terutama dipengaruhi negara maju. Sebaliknya, rasio utang negara berkembang terus meningkat dan menembus rekor di atas 235% PDB.

“Perpaduan kuat antara ekspansi fiskal, kebijakan moneter akomodatif, dan penyederhanaan regulasi yang ‘lebih ringan’ dapat mendorong akumulasi utang lebih lanjut sekaligus meningkatkan kekhawatiran tentang meningkatnya leverage dan overheating di beberapa bagian pasar,” tulis IIF.

Dari sisi komposisi, utang pemerintah global mencapai sekitar US$106,7 triliun, naik dari US$96,3 triliun pada 2024. Utang korporasi non-keuangan tercatat US$100,6 triliun, sementara utang rumah tangga meningkat menjadi US$64,6 triliun.

Total utang di negara maju mencapai US$231,7 triliun, sedangkan negara berkembang menyentuh US$116,6 triliun, keduanya mencatat rekor baru. Porsi utang publik yang meningkat membuat neraca global semakin sensitif terhadap perubahan suku bunga dan kepercayaan investor.

Penerbitan obligasi pemerintah melonjak pada awal tahun seiring kebutuhan pembiayaan anggaran. Aktivitas penerbitan juga tetap kuat di sektor korporasi, termasuk obligasi investment grade di Amerika Serikat.

"Kondisi keuangan yang lebih mudah seharusnya mendukung upaya untuk memobilisasi modal yang sangat dibutuhkan untuk prioritas nasional, termasuk pembiayaan pertahanan," tulis IIF, seperti dikutip Reuters.

Laporan tersebut menilai kondisi pendanaan yang longgar dan minat risiko yang tinggi turut mendorong penerbitan obligasi berimbal hasil tinggi, pinjaman leveraged, hingga IPO. Ke depan, utang global diperkirakan tetap tinggi pada 2026 jika defisit fiskal tidak menyempit dan perusahaan terus mengandalkan pasar obligasi untuk pendanaan.

International Monetary Fund memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sekitar 3,3% pada 2026. Namun, laju ini dinilai belum cukup kuat untuk menurunkan rasio utang secara signifikan.

IIF mencatat negara berkembang menghadapi jatuh tempo utang lebih dari US$9 triliun pada 2026, sementara negara maju lebih dari US$20 triliun. Beban pembiayaan ulang ini menjadi risiko tambahan di tengah tingginya level utang global.(DH)