JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat menghadapi lonjakan utang nasional yang kini mendekati US$39 triliun, naik tajam dari sekitar US$19,59 triliun pada 2010. Tekanan fiskal ini mendorong berbagai upaya untuk menahan laju utang, termasuk skema kontribusi publik.

Seperti dikutip Yahoofinance, Departemen Keuangan AS membuka program “Hadiah untuk Mengurangi Utang Publik”, yang memungkinkan masyarakat menyumbang langsung untuk mengurangi utang negara. Program yang telah berjalan sejak 1961 ini menerima pembayaran melalui transfer bank (ACH), kartu debit atau kredit, PayPal, hingga Venmo.

Di sisi lain, Komite untuk Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab (CRFB) memperkirakan putusan Mahkamah Agung terhadap kebijakan tarif Presiden Donald Trump berpotensi mengurangi pendapatan negara hingga US$1,7 triliun sampai 2036. Proyeksi tersebut dapat mendorong utang AS mencapai US$58 triliun atau sekitar 125% dari PDB dalam satu dekade ke depan.

Program kontribusi publik ini menuai kritik, terutama dari komunitas kripto. CEO perusahaan teknologi Bitcoin JAN3, Samson Mow, menilai skema tersebut tidak efektif dalam mengatasi persoalan struktural utang.

Ia membandingkan kontribusi publik itu dengan praktik “membakar” dalam ekosistem Bitcoin, di mana aset dikirim ke alamat yang tidak dapat diakses sehingga hilang permanen dari peredaran. Menurutnya, langkah tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap sistem keuangan berbasis mata uang fiat.

Komunitas kripto juga berpendapat bahwa dolar AS rentan terhadap penurunan nilai akibat inflasi dan ekspansi moneter, berbeda dengan Bitcoin yang memiliki pasokan terbatas.

Sementara itu, Senator Cynthia Lummis terus mendorong RUU BITCOIN Act yang bertujuan membentuk cadangan strategis Bitcoin di tingkat federal sebagai salah satu opsi mengurangi utang. Namun, hingga kini belum ada perkembangan signifikan terhadap legislasi tersebut. Pada perdagangan terakhir, harga Bitcoin tercatat di kisaran US$77.886 per koin.(DH)