JAKARTA - Grab Holdings Inc. berencana menyesuaikan bisnisnya di Indonesia setelah keputusan mengejutkan dari Jakarta untuk menurunkan komisi layanan transportasi daring yang dapat dikenakan perusahaan tersebut.

Mengutip dari The Business Times, meskipun para eksekutif memperkirakan kebijakan itu hanya akan berdampak pada sebagian kecil armada mereka.

Kepala Keuangan Grab Peter Oey, menanggapi langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini setelah Grab melaporkan hasil kinerja yang lebih baik dari perkiraan, mengatakan bahwa perusahaan kini perlu menyesuaikan model bisnisnya di pasar terbesarnya.

Namun, kebijakan regulator tersebut kemungkinan hanya berlaku untuk pengendara sepeda motor, bukan pengemudi mobil, sehingga dampaknya dinilai terbatas.

Dalam pidatonya pada 1 Mei, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan pengurangan mengejutkan dalam komisi layanan transportasi daring yang dipungut perusahaan seperti Grab dari penumpang di negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Potongan perusahaan akan dibatasi maksimal 8 persen dari tarif, turun dari sekitar 20 persen sebelumnya, yang berpotensi menekan margin dan mengurangi pendapatan.

“Kami memiliki cukup kendali dalam bisnis untuk dapat mengimbangi dan mengurangi dampak ini,” kata Oey dalam sebuah wawancara video. “Namun, ini berarti bahwa untuk Indonesia, struktur tarif dan model bisnis untuk kendaraan roda dua mungkin perlu disesuaikan kembali. Tentu saja, ini bukan perubahan kecil.”

Indonesia merupakan pasar layanan transportasi daring terbesar di Asia Tenggara, dengan jutaan pengemudi yang bergantung pada layanan transportasi dan pengiriman berbasis aplikasi.

Protes terkait upah dan kondisi kerja meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan banyak pengemudi menganggap kebijakan aplikasi bersifat eksploitatif dan kurangnya pengawasan regulasi.

Pengguna kendaraan roda dua di Indonesia menyumbang kurang dari 6 persen dari total bisnis mobilitas Grab, kata Kepala Operasional Alex Hungate dalam konferensi pers.

Perusahaan ini juga beroperasi di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Penting agar “pasar mobilitas Indonesia tetap sehat dan pendapatan mitra pengemudi tetap terjaga dengan baik,” kata Hungate.

“Kami secara aktif berkomunikasi dengan kementerian terkait dan berupaya mendapatkan kejelasan penuh mengenai aspek teknis implementasi kebijakan tersebut.”

Seperti di beritakan IDNFinancials.com sebelumnya, PT Grab Teknologi Indonesia menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto agar perusahaan ojek online (ojol) di Indonesia menurunkan tarif aplikasi dari 20 persen menjadi 8 persen.

Grab menyatakan menghormati imbauan yang disampaikan Prabowo dalam pidato peringatan Hari Buruh Internasional tersebut.

Chief Executive Officer Grab, Neneng Goenadi, menegaskan pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan mitra.

“Sebagai mitra jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, kami tetap berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Neneng dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (2/5). (DK)