Tekan biaya energi dan impor BBM, pemerintah kaji insentif EV
Rabu, 06 Mei 2026

JAKARTA - Pemerintah mengkaji pemberian insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) untuk memperkuat industri nasional sekaligus menekan biaya energi di tengah lonjakan harga minyak global.
Seperti dikutip Antaranews, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas rencana tersebut dalam pertemuan di Jakarta, Selasa.
Insentif dinilai semakin relevan seiring dorongan penggunaan transportasi ramah lingkungan, penurunan emisi karbon, serta penghematan konsumsi BBM dan subsidi energi.
Agus menegaskan kendaraan listrik menjadi bagian penting strategi ekonomi, terutama untuk memperkuat daya tahan industri manufaktur dan menjaga tenaga kerja.
“Insentif atau stimulus memang ditujukan untuk memperkuat industri kita, yang sangat penting untuk melindungi para pekerja kita,” ujarnya usai pertemuan di kantor Kementerian Keuangan.
Ia menambahkan, dinamika geopolitik global, termasuk konflik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat, turut meningkatkan urgensi transisi ke kendaraan listrik karena risiko gangguan pasokan energi fosil.
Mengacu data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, pemerintah melihat pergeseran minat pasar menuju kendaraan berbasis listrik. Namun, Agus menegaskan Kementerian Perindustrian tidak memiliki kewenangan untuk menentukan skema maupun bentuk insentif tersebut.
“Pertanyaan mengenai kapan insentif akan diluncurkan, dalam bentuk apa, dan di bawah skema apa, dapat diajukan langsung kepada menteri keuangan,” katanya.
Selain membahas EV, kedua menteri juga menyoroti strategi peningkatan ekspor manufaktur. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sektor manufaktur menyumbang sekitar 75-80% terhadap total ekspor nasional. Meski demikian, baru sekitar 20% produk dalam negeri yang menembus pasar global, sementara sisanya masih terserap di pasar domestik. Pemerintah pun mendorong peningkatan porsi ekspor tanpa mengabaikan kebutuhan pasar dalam negeri.(DH)