India siapkan kredit US$1,9 miliar untuk bisnis terdampak Perang Iran
Kamis, 07 Mei 2026

JAKARTA - Pemerintah India menyetujui skema jaminan kredit darurat senilai 181 miliar rupee (US$1,9 miliar) untuk menopang dunia usaha yang terdampak krisis di Timur Tengah, khususnya sektor usaha kecil dan menengah.
Seperti dikutip Reuters, keputusan tersebut disahkan dalam rapat kabinet pada Selasa, dengan tujuan mengatasi tekanan likuiditas jangka pendek akibat gangguan rantai pasok global yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah.
“Skema Jaminan Jalur Kredit Darurat (ECLGS) 5.0 akan memberikan dukungan kredit tambahan kepada peminjam yang memenuhi syarat, dengan pemerintah menawarkan jaminan 100% untuk usaha kecil dan menengah serta jaminan 90% untuk perusahaan lain dan sektor penerbangan,” demikian pernyataan pemerintah India.
Skema ini akan disalurkan melalui National Credit Guarantee Trustee Company Ltd untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha terdampak.
Sejumlah industri seperti tekstil dan manufaktur kaca dilaporkan mengalami gangguan pasokan akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, di tengah perang AS-Israel dengan Iran. India sebagai importir minyak terbesar ketiga di dunia juga menghadapi risiko inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Di bawah skema ini, pelaku usaha dapat memperoleh tambahan pinjaman hingga 20% dari kebutuhan modal kerja puncak pada kuartal Januari-Maret tahun fiskal 2026, dengan batas maksimum 1 miliar rupee. Sementara itu, maskapai penerbangan dapat mengakses pinjaman hingga 100% dari kredit yang ada, dengan plafon hingga 15 miliar rupee per perusahaan.
Pinjaman untuk sektor usaha akan memiliki tenor lima tahun dengan masa tenggang satu tahun, sedangkan sektor penerbangan memperoleh tenor tujuh tahun dengan masa tenggang dua tahun.
Pemerintah India menargetkan total penyaluran kredit tambahan mencapai 255 miliar rupee, termasuk 5 miliar rupee untuk sektor penerbangan, dengan periode persetujuan pinjaman hingga 31 Maret 2027.
Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga operasional bisnis, melindungi lapangan kerja, serta mempertahankan rantai pasok di tengah tekanan geopolitik global.(DH)