JAKARTA - Pemerintah berencana menghidupkan kembali dana stabilisasi obligasi untuk meredam tekanan terhadap rupiah dan menjaga pasar surat utang negara di tengah gejolak pasar keuangan.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan kembali bond stabilization fund yang sebelumnya sudah dimiliki, namun tidak pernah diaktifkan.

“Di pemerintahan, kita memiliki dana stabilisasi obligasi, yang dimiliki oleh beberapa pihak,”kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, seperti dikutip Antaranews.

Dana tersebut akan digunakan untuk menyerap Surat Berharga Negara (SBN) yang dilepas investor di pasar sekunder guna menjaga stabilitas imbal hasil obligasi pemerintah.

Langkah itu ditempuh agar investor asing pemegang SBN tidak mengalami capital loss akibat lonjakan yield yang dalam beberapa bulan terakhir terus meningkat.

Purbaya menegaskan skema dana stabilisasi yang disiapkan berbeda dengan kerangka stabilisasi milik Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). “Ini bukan sesuatu yang baru, tetapi belum pernah diimplementasikan. Dengan kata lain, itu ada, tetapi tidak aktif. Saya ingin menghidupkannya kembali,”.

Menurut dia, dana stabilisasi obligasi tersebut mulai diaktifkan pada Kamis (7/5), meski yield obligasi pemerintah masih berada di bawah asumsi makro APBN 2026 sebesar 6,7%.

Purbaya mengungkapkan yield SBN terus bergerak naik sejak awal tahun. “Dalam beberapa bulan terakhir, sejak Januari, imbal hasil telah meningkat tajam. Ketika saya menyuntikkan uang ke bank, imbal hasilnya berada di 5,9%. Kemudian meningkat dari 6,1% menjadi 6,7%,” katanya.

Meski belum merinci nilai dana maupun sumber pembiayaannya, pemerintah membuka kemungkinan pendanaan berasal dari berbagai pos anggaran.

Kementerian Keuangan juga masih menyusun skema buyback obligasi yang akan dijalankan bersama Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah. “Saya akan mencoba membantu menstabilkan rupiah dengan cara saya sendiri,”kata Purbaya.