JAKARTA - Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membantah laporan yang menuduh dirinya memerintahkan agar semua orang di sebuah perahu yang diserang di Karibia dibunuh.

Ia menyebut tuduhan tersebut “berita palsu” dan menegaskan bahwa seluruh operasi itu sah menurut hukum AS dan internasional.

Dikutip theguardian.com (29/11), Hegseth menilai pemberitaan tersebut sebagai laporan palsu, provokatif, dan merendahkan. "Untuk mendiskreditkan para pejuang hebat kita yang berjuang melindungi tanah air."

Tuduhan itu muncul setelah laporan Washington Post yang menyatakan Hegseth memerintahkan pejabat pertahanan untuk “bunuh semua orang” dalam operasi 2 September 2025, serangan pertama dari rangkaian operasi yang menewaskan lebih dari 80 orang.

Gedung Putih mengklaim korban adalah penyelundup narkoba, meski tanpa bukti. Dalam serangan 2 September yang dipimpin Seal Team 6, rudal pertama menyisakan dua orang selamat. Laksamana Frank M “Mitch” Bradley dilaporkan memerintahkan serangan kedua untuk membunuh mereka demi memenuhi perintah Hegseth.

Senator Roger Wicker dan Jack Reed menyatakan Komite Angkatan Bersenjata Senat akan menyelidiki rangkaian serangan tersebut. “Komite telah mengarahkan penyelidikan ke Departemen, dan kami akan melakukan pengawasan yang ketat untuk menentukan fakta-fakta yang terkait dengan keadaan tersebut,” tulis mereka.

Sebagian pejabat dan pakar memperingatkan bahwa operasi di Karibia itu bisa melanggar hukum. Pemerintahan Trump menyebut korban sebagai anggota Tren de Aragua dan kelompok yang dituduhkan terkait kartel Venezuela. “Setiap pedagang manusia yang kami bunuh berafiliasi dengan organisasi teroris yang ditunjuk,” kata Hegseth di media sosial.

Namun para ahli menilai klaim pemerintah tidak konsisten, termasuk alasan bahwa serangan dilakukan karena krisis fentanyl padahal fentanyl tidak berasal dari Venezuela. Laporan Associated Press juga menunjukkan bahwa beberapa korban memang kurir narkoba, tetapi bukan teroris narkoba atau pemimpin kartel atau geng.

Venezuela menuduh AS melakukan eksekusi di luar hukum, sementara beberapa pejabat Pentagon dilaporkan mengungkapkan kekhawatiran internal. Salah satu pengacara militer yang tak sejalan dengan pandangan pemerintah tentang legalitas operasi disebut disingkirkan, dan Laksamana Alvin Holsey mundur setelah dilaporkan menyampaikan keberatan internal atas serangan perahu tersebut.(DH)