JAKARTA - Tekanan terhadap rupiah memunculkan kekhawatiran baru bahwa resep lama bank sentral negara berkembang mulai kehilangan daya menghadapi era pelemahan dominasi dolar AS.

Seperti dikutip Asiatimes, rupiah ditutup di level Rp17.445 per dolar AS, rekor terlemah sepanjang sejarah, mendorong Bank Indonesia kembali memperketat aturan transaksi valuta asing untuk ketiga kalinya dalam dua bulan terakhir.

Bank Indonesia kini membatasi pembelian dolar tunai tanpa dokumen pendukung maksimal US$25 ribu, turun tajam dari sebelumnya US$100 ribu pada Maret. Gubernur BI Perry Warjiyo, didampingi menteri ekonomi Presiden Prabowo Subianto, menegaskan rupiah berada di bawah nilai wajarnya dan bank sentral tetap siap menjaga stabilitas pasar.

Namun, tekanan terhadap rupiah memunculkan pertanyaan lebih besar: apakah perangkat kebijakan yang dibangun pascakrisis Asia 1997-1998 masih efektif menghadapi dinamika global baru?

Sepanjang kuartal I-2026, BI menguras US$8,3 miliar cadangan devisa hingga tersisa US$148,2 miliar pada akhir Maret, level terendah sejak Juli 2024.

Pola serupa juga terjadi di Asia, mulai dari rupee India, peso Filipina hingga won Korea Selatan yang sama-sama tertekan ke level terendah multi-tahun.

Kondisi ini muncul meski indeks dolar AS justru melemah 10,91% dalam 12 bulan terakhir dan pasar memperkirakan Federal Reserve kembali memangkas suku bunga.

Analis menilai hubungan tradisional antara pelemahan dolar dan penguatan pasar negara berkembang mulai rusak.

Gejolak geopolitik, perang Iran, hingga ketidakpastian kebijakan era Donald Trump membuat pergerakan mata uang global semakin sulit diprediksi.

BI kini mengerahkan hampir seluruh instrumen dan jurus yang dimiliki sekaligus, mulai dari intervensi pasar spot, offshore non-deliverable forwards (NDF), domestic NDF, hingga pembelian obligasi pemerintah di pasar sekunder.

Pengetatan aturan pembelian dolar tunai menjadi sinyal tambahan bahwa intervensi pasar saja tidak lagi cukup menahan tekanan terhadap rupiah.

Masalah struktural memperumit posisi Indonesia. Ekspor utama Indonesia seperti nikel, batu bara, dan sawit masih bergantung pada dolar AS, sementara impor penting seperti BBM, pangan, dan barang modal juga berbasis dolar.

Ketika harga minyak melonjak akibat perang Iran, kenaikan biaya impor justru lebih besar dibanding keuntungan ekspor komoditas, memperlebar defisit perdagangan.

Di sisi lain, infrastruktur transaksi non-dolar seperti skema Local Currency Transaction ASEAN maupun sistem pembayaran BRICS masih terlalu kecil untuk menggantikan dominasi dolar secara nyata.

Apa Kata Ekonom Harvard?

Ekonom Harvard, Kenneth Rogoff, menilai dominasi dolar kemungkinan sudah mencapai puncaknya.

Namun transisi menuju sistem multipolar dinilai belum diikuti kesiapan instrumen keuangan baru bagi negara-negara berkembang.

Bank Indonesia juga menghadapi dilema kebijakan suku bunga. Sejak September 2024, BI memangkas suku bunga 150 basis poin menjadi 4,75% guna menopang pertumbuhan ekonomi di tengah inflasi yang tetap terjaga dalam target 2,5%.

Namun, setiap pemangkasan suku bunga mempersempit selisih dengan suku bunga The Fed dan meningkatkan tekanan arus modal keluar.

Tekanan serupa juga dialami bank sentral negara berkembang lain seperti Reserve Bank of India dan Bangko Sentral ng Pilipinas yang terus menguras cadangan devisa demi menjaga stabilitas mata uang masing-masing.

Laporan IMF memang menyebut negara berkembang dengan kredibilitas kuat relatif lebih tahan menghadapi gejolak dolar dibanding negara seperti Turki dan Argentina.

Namun kondisi Indonesia justru memunculkan pertanyaan baru. 

Mengapa negara dengan inflasi terkendali, pertumbuhan stabil, dan institusi yang relatif kredibel tetap mengalami tekanan besar terhadap mata uangnya?

Di luar hal itu, menurut seorang analis, sebetulnya di pasar uang, sudah hal yang jamak diketahui bahwa kurs sehari-hari bergerak tidak semata-mata akibat data data makro ekonomi yang cenderung bisa diprediksi, namun faktor-faktor psikologis yang tidak bisa dikontrol oleh Bank Indonesia.

Data pertumbuhan, data inflasi, data suku bunga itu adalah kejadian dalam waktu dalam waktu tertentu, sementara, pasar uang bergerak setiap detik dalam waktu 24 jam.

"Dan volatilitas kurs itu bukan semata-mata akibat data itu, tapi faktor psikologis dan persepsi investor. Dan faktor psikologis itu bukan tidak bisa dibaca sama sekali."

Misalnya, ada dua lembaga pemeringkat asing besar yang menurunkan peringkat Indonesia antara lain terkait kekhawatiran fiskal.

"Penurunan ini sebetulnya bisa dibaca sebagai semacam panduan yang jelas bagaimana persepsi investor melihat Indonesia. Karena investor juga punya playbook sendiri. Kalau rating begini maka harus keluar, kalau rating begitu maka harus masuk dan sebagainya."

Persepsi investor, lanjut dia, tidak bisa bisa ditangani hanya dengan angka-angka.

"Jadi pemerintah perlu mereview, kalau semua angka ekonomi bagus, maka hal-hal lain, non ekonomi, yang tidak bagus apa dan segera perbaiki. Ini seperti dunia pacaran, putus cinta belum tentu semata akibat angka angka ekonomi." (DH/MT)

Terkait: Tujuh siasat BI saat rupiah ‘undervalued’ lawan dolar AS