Industri panel surya AS tersendat imbas aturan baru China

Sabtu, 09 Mei 2026

image

WASHINGTON – Kebijakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk memperketat aturan terhadap perusahaan surya yang memiliki keterkaitan dengan China mulai menghambat pertumbuhan industri panel surya di Amerika Serikat.

Sejumlah perusahaan panel surya, bank, dan perusahaan asuransi menghentikan kerja sama dengan sedikitnya enam pabrik panel surya di AS yang sebelumnya dibangun oleh perusahaan China. 

Langkah itu dipicu ketidakpastian apakah hubungan bisnis dengan China dapat membuat mereka kehilangan akses terhadap subsidi energi bersih dari pemerintah AS, mengutip dari Reuters.

Kebijakan baru tersebut mengancam lebih dari sepertiga kapasitas produksi panel surya AS yang berasal dari fasilitas manufaktur milik perusahaan terkait China.

Perubahan ini merupakan bagian dari upaya Trump membatasi pengaruh perusahaan China di pasar AS sekaligus memangkas dukungan pemerintah terhadap energi hijau. 

Namun para pelaku industri menilai kebijakan itu berpotensi menjadi bumerang karena dapat menghambat pertumbuhan lapangan kerja manufaktur dan kapasitas pembangkit listrik di tengah lonjakan permintaan energi dari pusat data industri kecerdasan buatan (AI).

Sunrun, perusahaan instalasi panel surya rumah terbesar di AS, termasuk salah satu yang mulai menghindari pemasok asal China.

“Ini menunda pembiayaan proyek surya dan penyimpanan energi yang sangat dibutuhkan,” kata Keith Martin, pengacara dari Norton Rose Fulbright yang menangani transaksi pajak energi terbarukan.

Ketergantungan industri AS terhadap teknologi China menunjukkan sulitnya memisahkan rantai pasok energi terbarukan dari dominasi Beijing.

China saat ini menguasai sekitar 80% produksi peralatan surya global, menurut Wood Mackenzie.

Pemerintahan Trump sebelumnya mengesahkan undang-undang “One Big Beautiful Bill” pada 2025 yang memangkas subsidi energi bersih era Presiden Joe Biden dan membatasi perusahaan asing tertentu, termasuk China, untuk mendapatkan insentif tersebut.

Aturan itu membatasi kepemilikan perusahaan China maksimal 25% di pabrik yang ingin menerima subsidi federal serta melarang “kendali efektif” dari perusahaan China.

Namun Departemen Keuangan AS hingga kini belum menerbitkan panduan lengkap terkait implementasi aturan tersebut. 

Ketidakjelasan ini membuat perusahaan instalasi, bank, dan asuransi mengambil langkah hati-hati.

Sejumlah bank besar seperti Morgan Stanley, JPMorgan Chase, dan Goldman Sachs dilaporkan mulai mengurangi pembiayaan proyek energi surya karena khawatir kredit pajak bisa dibatalkan di kemudian hari.

Perusahaan asuransi juga mulai menolak memberikan perlindungan terhadap risiko hilangnya subsidi energi bersih.

Di sisi lain, sejumlah perusahaan China berupaya menyesuaikan diri dengan menjual sebagian saham atau merestrukturisasi kepemilikan pabrik mereka di AS.

JinkoSolar pada Jumat mengumumkan penjualan 75,1% saham unit usahanya di AS kepada perusahaan ekuitas swasta FH Capital.

Sementara itu, Illuminate USA, perusahaan patungan antara LONGi dan Invenergy, disebut telah menurunkan kepemilikan LONGi di pabrik Ohio menjadi di bawah 25%.

Meski demikian, ketidakpastian regulasi masih membayangi masa depan sejumlah pabrik panel surya di AS. 

Illuminate USA bahkan memperingatkan operasi mereka dan produsen panel surya lain di Amerika masih berisiko terganggu apabila pemerintah tidak segera memberikan kejelasan aturan. (DK)